Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Malang Jadi Tersangka Korupsi Honorarium Ponkesdes

KEPANJEN – Kabar korupsi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang lagi-lagi mencuat ke publik. Kali ini, Kasubag Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang resmi berstatus tersangka setelah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang.

Kasus dugaan korupsi yang dilimpahkan kepada tersangka berinisial YC ini terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran honorarium Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di lingkup kerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang tahun 2015.

“Jadi saat ini kami telah menetapkan berdasarkan ekspose dari penyidik beserta Jaksa dan Kajari, untuk kasus ini kita tetapkan satu orang tersangka,” papar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Muhandas Ulimen, Kamis (11/7) siang.

YC diduga merugikan negara dengan jumlah yang tak main-main, sebesar Rp 676 juta. “Modusnya memotong langsung uang yang seharusnya diberikan kepada Puskesmas sebagai dana talangan, tidak disampaikan, langsung dipotong tapi diambil tersangka,” lanjut Muhandas.

Muhandas juga menambahkan jumlah total Ponkesdes yang ada di Kabupaten Malang memang berjumlah lebih dari 100 Ponkesdes. Mengingat Ponkesdes sendiri di bawah Puskesmas yang ada di seluruh Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang.



“Itu baru satu, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat kami akan menentukan tersangka lain,” tandasnya. Hingga, Kamis, (11/7) siang tadi, YC sendiri belum ditangkap, namun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Satu orang perawat dalam Ponkesdes seharusnya mendapatkan honor Rp 750 ribu per bulan. Namun, pada pada tahun 2015 lalu ada tambahan atau kenaikan menjadi Rp 1 juta yang wajib didapat per bulan oleh perawat. Namun saat itu, Kadinkes Kabupaten Malang memerintahkan Puskesmas untuk menalangi terlebih dahulu honor perawat lewat kapitasi BPJS.

“Pada bulan Agustus 2015, cairlah uang tersebut total Rp 4,7 milyar, namun sebagian tidak dikembalikan dana tersebut ke Puskesmas yang sudah menalangi,” jelas Muhandas.

Sekitar total Rp 670 juta diambil dan uang tersebut justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh tersangka. Di akhir, Muhadas belum mau membeberkan kapan tersangka akan dipanggil ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk penyidikan.

“Yang pasti dalam waktu dekat tersangka akan kita panggil,” tutup Muhandas.

Kejaksaan sendiri sudah melakukan penyidikan kasus ini dengan memanggil 39 orang Kepala Puskesmas se Kabupaten Malang untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan. Selain kepala Puskesmas, Kajari juga memeriksa saksi yakni 39 orang bendahara Puskesmas, 14 orang perawat Ponkesdes dan sisanya saksi berasal dari beberapa staf yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Pewarta: Elfran Vido
Ilustrasi: dok JPNN
Penyunting: Fia