”Kartu Merah” untuk 18 Legislator Kota Malang

Menkum HAM Kaji Aturan Pencabutan Hak Politik Dewan

Arief Wicaksono.

MALANG KOTA – Karir politik 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terancam berakhir. Tidak peduli berapa pun ancaman hukumannya, jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis bersalah, para wakil rakyat itu tidak akan bisa mencalonkan lagi.

Larangan pelaku korupsi mencalonkan sebagai legislator itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pasal 7 ayat 1 huruf g berbunyi, bakal calon legislatif (bacaleg) tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat 1 huruf h menyebut lebih rinci. Yakni, bacaleg bukan mantan terpidana kejahatan seksual, bandar narkoba, atau korupsi. Karena 18 legislator itu sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 senilai Rp 700 juta, bisa jadi akan terkena ”kartu merah”.

Larangan eks koruptor nyaleg (mendaftar caleg) itu jadi perhatian serius Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) RI Yasonna Laoly. ”Sudah kami kaji,” ujar Yasonna ditemui di sela-sela makan sate Bunul, Selasa malam (3/7).

Kader PDIP itu sudah menginstruksikan bawahannya untuk mengkaji lebih detail. ”Besok (hari ini) dirjen akan melaporkan hasil kajiannya,” katanya.



Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang Zaenudin menyatakan, larangan eks koruptor menjadi caleg tersebut akan diterapkan dalam Pileg 2019. Praktis, belasan anggota parlemen yang kini menjalani proses hukum itu terancam tidak akan bisa mencalonkan lagi sebagai legislator.

”Aturan baru memang seperti itu (eks koruptor tak boleh nyaleg, Red),” kata Zaenudin, ditemui di kantornya kemarin (4/7).

Untuk membuktikan bacaleg tersebut bukan eks koruptor, KPU akan meminta mereka melampirkan surat keterangan bebas koruptor. ”Suratnya bisa diurus di pengadilan negeri (PN),” terang pria asal Banyuwangi ini.

Lantas, siapa 18 legislator yang tersangkut korupsi? Mereka terdiri dari unsur pimpinan dewan, pimpinan fraksi, komisi, hingga anggota. Legislator dari unsur pimpinan adalah M. Arief Wicaksono dan Abdul Hakim (keduanya mantan ketua DPRD) dan tiga wakil ketua. Mereka adalah Zainudin, Wiwik Hendri Astuti, dan Rahayu Sugiarti.

Sementara dari unsur ketua fraksi adalah Suprapto (PDIP), Sahrawi Yazid (PKB), Salamet (Gerindra), Mohan Katelu (PAN), Hery Subiantono (Demokrat), dan Sukarno (Golkar). Sedangkan anggota lainnya adalah Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Sulik Lestyowati, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, dan Ya’qud Ananda Gudban (mengundurkan diri).

Sementara itu, Divisi Hukum KPU Kota Malang Fajar Santoso menambahkan, bagi bacaleg yang pernah dipidana karena kesalahan ringan, wajib untuk mengemukakan kepada publik.

Caranya dengan memublikasikan kesalahannya melalui media cetak. Publikasi itu harus ditandatangani pemimpin redaksi (pemred) media tersebut. ”Buktinya harus dilampirkan waktu mendaftar,” ungkap dia.

Publikasi jujur tersebut bisa di media lokal maupun nasional. Kuantitasnya hanya sekali tayang atau cetak. ”Nggak banyak,” tandas mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang ini.

Demikian juga bagi eks terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual kepada anak. ”Aturannya memang seperti itu. kami tinggal jalankan saja,” terangnya saat ditanya alasan terbitnya aturan tersebut.

Terpisah, Dosen Sosiologi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Wahyudi Winarjo MSi menyampaikan, PKPU tersebut bisa meminimalisasi penyelenggara negara yang korupsi.

”Menyelamatkan uang rakyat dari anggota parlemen yang tidak baik. Jika tidak ada tindakan tegas, koruptor berpotensi mengulangi kesalahan yang sama,” kata pria yang juga menjadi wakil direktur pascasarjana UMM ini.

Menurut Wahyudi, aturan tersebut bisa menjadi sosial punishment bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, bisa menjadi pembelajaran bagi warga maupun anggota parlemen lain. ”Agar tidak bermain-main dengan korupsi,” kata dia.

Bagaimana sikap partai politik (parpol) menanggapi kadernya yang terancam tidak bisa mencalonkan lagi? Ketua DPC PDIP Kota Malang Made Rian DK mendukung penuh aturan eks koruptor yang dilarang nyalon lagi. Dia yakin jika aturan tersebut diterapkan, bisa menjaga marwah anggota dewan.

Selain itu, PKPU tersebut juga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi legislator yang korup.

”Sebagai salah satu parpol peserta pemilu, kami dukung penuh (PKPU). Aturan itu bisa menjaga marwah dan efek jera bagi pelaku (korupsi),” kata politikus PDIP ini.

Pihaknya komitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga, bisa menciptakan pemerintah dan wakil rakyat yang bersih, amanah, dan tidak korupsi. ”PDI Perjuangan selalu komit untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Joko masih enggan berkomentar saat dikonfirmasi soal aturan tersebut. ”No comment dulu, maaf,” jawabnya.

Plt Ketua DPC PKB Kota Malang Syamsul Mahmud juga mendukung penuh PKPU yang mengatur larangan eks koruptor jadi caleg. Sebagai wujud dukungannya terhadap PKPU, Syamsul akan membentuk tim seleksi bacaleg.

”Kalau tidak memenuhi syarat (sebagai bacaleg), maka tidak lolos,” jelasnya.

”Tim seleksi sudah memilah itu. Caleg yang kami daftarkan tidak akan terjerat masalah hukum,” tambah sekretaris DPC Real Estate Indonesia (REI) Kota Malang itu.

Di lain pihak, sekretaris DPD PAN Kota Malang Dito Arief mengusung semangat legislatif baru, generasi bersih antikorupsi. Untuk diketahui, kader PAN yang terjerat kasus KPK, yaitu Syaiful Rusdi dan Mohan Katelu.

”Sesuai syarat, keduanya tidak bisa menjalankan proses pencalegan. Apalagi saat ini mereka dalam proses hukum,” ucapnya.

Dito mengklaim, semangat baru yang diusung kali ini, menurut dia, bukan hanya sebuah jargon. ”Kami sudah membuat kontrak politik untuk para caleg PAN. Nama baik partai harus dijaga. Salah satu bentuknya tidak bermasalah dengan kasus hukum,” pungkasnya.

Pewarta: Imam Nasrodin & Fajrus Shiddiq
Penyunting: Mahmudan
Foto: Falahi Mubarok