Kapuspen Kemendagri: PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tak Bertentangan dengan UU

Kapuspen Kemendagri: PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tak Bertentangan dengan UU - JPNN.com

Kapuspen Kemendagri yang juga Plt Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar. Foto: Humas Kemendagri for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada 2020.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan bahwa PKPU yang ditetapkan pada 2 Desember 2019 itu sesuai peraturan dan tak bertentangan dengan Undang-Undang.

“PKPU sesuai dengan dengan Peraturan dan tak bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat antara, KPU RI, Bawaslu RI Pemerintah dan Komisi II DPR beberapa waktu lalu,” kata Bahtiar di Jakarta, Minggu (07/12).

Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi.

Penambahan norma Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) oleh KPU, dengan menggunakan frasa “mengutamakan” adalah bukanlah norma persyaratan dan tidak mengikat.

Bahtiar yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu mengatakan, frasa tersebut, “norma yang hanya bersifat imbauan”.

Frasa “mengutamakan” bukan berarti melarang calon pasangan Kepala Daerah dan calon wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang mantan narapidana kasus Tindak Pidana Korupsi untuk bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh parpol. “Hal sepenuhnya adalah kewenangan partai politik,” terang Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, apabila larangan pencalonan mantan napi kasus korupsi dimasukkan ke dalam PKPU, maka ketentuan tersebut melebihi amanat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembatasan hak seseorang berdasarkan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 harus dilakukan melalui UU, bukan melalui peraturan teknis.