Kampanye Terbuka Terlarang di 20 Lokasi

MALANG KOTA – Tahapan Pemilu 2019 bakal memasuki fase kampanye terbuka. Dimulai 24 Maret, kampanye pengerahan massa tersebut berlangsung hingga 13 April. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, sejumlah lokasi dinyatakan terlarang sebagai tempat untuk kampanye terbuka.

Dari data KPU Kota Malang, total ada 20 titik yang dinyatakan terlarang untuk lokasi kampanye terbuka. Jumlah tersebut bertambah jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Seperti di Jalan Simpang Balapan misalnya, untuk Pemilu 2019 tidak diperbolehkan sebagai lokasi kampanye terbuka. ”Landasannya ada dua aturan,” ucap Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kota Malang Ashari Husen di kantornya kemarin.

Mantan dosen IKIP Budi Utomo Malang ini menambahkan, larangan lokasi kampanye tersebut sudah diatur dalam Perwali 27 Tahun 2015 dan surat edaran Sekda Kota Malang Nomor 276/535/35.73.111/2019 tentang tempat atau titik lokasi yang tidak boleh untuk kampanye.

Jumlah total tempat yang boleh untuk kampanye ada sekitar 19 titik. Sedangkan tempat yang tidak boleh untuk kampanye ada sekitar 20 titik di Kota Malang.

Beberapa contoh tempat yang boleh untuk kampanye terbuka di antaranya, lapangan sepak bola Sampo, Stadion Blimbing, lapangan sepak bola Kelurahan Tulusrejo, lapangan sepak bola Kedungkandang, dan lapangan olahraga Sawojajar.

Sementara tempat terlarang untuk kampanye terbuka di antaranya, Jalan Simpang Balapan, kawasan Alun-Alun Tugu, Alun-Alun Jalan Merdeka, Stadion Gajayana, GOR Ken Arok bagian dalam, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. ”Ada beberapa perbedaan dengan pemilu sebelumnya. Tapi, nggak banyak,” sambung Ashari.

Untuk memastikan peserta Pemilu 2019 mengetahui aturan soal lokasi kampanye terbuka, Ashari menyatakan, ketentuan  itu segera disosialisasikan. ”Nanti sore (kemarin sore) kami lakukan sosialisasi ke parpol peserta pemilu,” terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga mengimbau kepada semua yang punya kepentingan dalam pemilu agar taat pada aturan tersebut. Karena jika melanggar, maka yang rugi adalah parpol dan calegnya sendiri. ”Harapan kami, semua mengikuti aturan yang sudah ada,” harap mantan ketua Panwaslu Kota Malang ini.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang Zaenudin menyatakan, pelaksanaan kampanye terbuka formasinya adalah 2-2-2-2 secara bergantian. Artinya, dua hari pertama, yang berhak menggelar kampanye adalah paslon capres nomor 01.

Sedangkan dua hari berikutnya adalah paslon capres nomor 02 dan seterusnya. ”Jadwalnya caleg juga ikut capres ini. Tinggal parpolnya mengusung atau mendukung capres mana,” kata pria asal Kabupaten Banyuwangi ini.

Menurut dia,  caleg dari parpol pengusung dan pendukung capres nomor 01 jadwal kampanyenya dua hari pertama. Sedangkan caleg pengusung dan pendukung capres nomor 02 jadwal kampanyenya menyesuaikan. ”Seperti itu terus formasinya nanti,” ucapnya.

Dia menambahkan, hal tersebut berlaku secara nasional, termasuk di Kota Malang. Sebab, KPU pusat sendiri yang memberikan surat edaran ke daerah. ”Ini berlaku nasional. Ada suratnya dari KPU pusat,” terang alumnus UMM ini.

Lebih lanjut, pihaknya juga sudah menyosialisasikan masalah ini ke parpol. Jadi, pihaknya meminta agar semua yang punya kepentingan dalam pemilu nanti taat pada aturan. ”Mari sama-sama menaati aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lalu apa sanksi bagi caleg yang melanggar aturan tersebut? Zaenudin menjelaskan, sanksinya disesuai dengan tingkat pelanggaran. Jadi, tidak bisa diputuskan dini sebelum melihat sanksi yang dilakukan caleg. ”Ya harus lihat dulu pelanggarannya, baru sanksinya,” terangnya.

Pewarta               : Imam Nasrodin
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Ahmad Yani