Kamboja Bebaskan Tahanan Politik Demi Ekspor

JawaPos.com – Mom Sambo menghirup udara bebas pada Kamis (14/11). Dia keluar penjara dengan jaminan. Sambo adalah bagian dari 70-an orang tahanan politik (tapol) yang dibebaskan pemerintah Kamboja secara berkala. Mayoritas merupakan anggota Cambodia National Rescue Party (CNRP), partai yang dipaksa bubar oleh pemerintah.

Para tapol itu dibebaskan atas perintah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Meski sudah keluar penjara, Sambo tak merasa menjadi orang bebas seutuhnya. Perempuan yang ditahan 14 Oktober lalu itu menyatakan bahwa pergerakan dirinya masih dimonitor. Dia juga tidak diperbolehkan ke luar negeri.

’’Masalah terbesarnya adalah kami tidak boleh berkumpul,’’ terang Sambo sebagaimana dikutip Al Jazeera. Sambo meminta pengadilan menghapuskan semua dakwaan yang diarahkan kepadanya dan para pendukung CNRP lainnya.

Sambo ditahan karena mendukung kepulangan pendiri CNRP Sam Rainsy, wakil presiden CNRP Mu Sochua, dan petinggi oposisi lainnya. Selama ini mereka hidup dalam pengasingan setelah Hun Sen berkuasa membubarkan CNRP. Rencananya, mereka pulang ke Kamboja lewat jalur darat via Thailand. Sayangnya, Thailand menolak masuk lawan politik Hun Sen tersebut pada awal bulan ini.

Ada indikasi bahwa Hun Sen membebaskan tahanan politik itu sebagai respons hasil penilaian Uni Eropa (UE). Selama ini Kamboja masuk negara berstatus everything but arms (EBA). Kamboja bebas mengekspor apa pun, kecuali senjata, ke negara-negara UE tanpa pajak. Kamboja didepak dari EBA Februari lalu karena rekam jejak pelanggaran kemanusiaannya. Termasuk membubarkan CNRP secara paksa.

Awal bulan ini UE mengirimkan laporan evaluasi EBA ke Kamboja. Radio Free Asia mengungkapkan bahwa perbaikan yang dilakukan Kamboja belum cukup. Mungkin karena saran-saran dari UE dan hasil evaluasi itulah, para tahanan politik tersebut akhirnya dibebaskan.

Kamboja juga membebaskan Presiden CNRP Kem Sokha dari tahanan rumah awal pekan ini. Kem Sokha sebelumnya ditahan dengan dakwaan pengkhianatan. Jumat (15/11) penyelidikan terhadapnya ditutup. Artinya, setelah dua tahun, kasusnya akan diajukan ke pengadilan atau dibatalkan. Selama masa tersebut, Kem Sokha dilarang ke luar negeri dan terlibat aktivitas politik.