Kadin Dapat Hibah Rp 200 Juta Dua Tahun Berturut, Dewan Bakal Soroti

Kadin Dapat Hibah Rp 200 Juta Dua Tahun Berturut, Dewan Bakal Soroti

Meski bertutur, Pemkot Pasuruan memastikan pemberian dana hibah ini sudah sesuai aturan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pasuruan, Muallif Arif membenarkan adanya pemberian dana hibah pada Kadin pada 2016 dan 2017. Hibah yang diberikan masing-masing sebesar Rp 200 juta.

Ayik-sapaan akrabnya menjelaskan hibah ini untuk menyasar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Pasuruan. Sebab, pemberian hibah secara langsung pada perseorangan tidak diperbolehkan, melainkan harus diberikan pada lembaga.

“Memang benar ada pemberian dana hibah pada kadin selama dua tahun belakangan ini. Besarannya sama yakni Rp 200 juta. sebab, kalau diberikan secara langsung pada UKM tidak mungkin sebab tidak ada yang berbentuk lembaga, makanya pemberiannya melalui Kadin,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Pasuruan, Boedi Widayat mengakui adanya aturan dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Penyaluran Dana Hibah, kata Ayik , di Permendagri  yang tidak mempebolehkan hibah diberikan pada pihak yang sama selama dua tahun berturut-turut.

Namun, ia memastikan dana hibah yang diberikan pada Kadin tidak menyalahi aturan ini. Sebab, hibah ini diperuntukkan bagi operasional lembaga. Di sisi lain, Kadin merupakan lembaga kepanjangan tangan pemerintah untuk kepentingan masyarakat.



“Saya pastikan pemberian dana hibah ini tidak menyalahi aturan. Soalnya, ini kan untuk kepentingan masyarakat, hanya penyalurannya melalui Kadin. Sama saja dengan hibah yang diberikan pada lembaga sekolah,”jelas Boedi. 

Terpisah, sekjen Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Pasuruan, Agus Budi Cahyono menyebut hibah ini diperuntukkan bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Pasuruan. Seperti, untuk pendampingan atau izin usaha.

“Hibah ini tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk pendampingan langsung. Tujuannya, untuk mengembangkan UMKM ini agar perekonomian di Kota Pasuruan semakin maju,”ungkapnya.

Sementara itu, kucuran dana hibah ke Kadin Kota Pasuruan, bakal mendapat sorotan dari DPRD. Ini lantaran, selama ini, anggaran untuk Kadin, belum nampak. Terlebih, lembaga vertical seperti Kadin, tidak diperkenankan untuk menerima dana hibah bertutur-turut.

“Contohnya seperti lembaga sekolah. Tidak boleh bertutur-turut dapat. Kalau ada lembaga yang mendapat terus-menerus, itu sama saja lembaga tersebut nyusu kepada pemerintah. Istilahnya begitu,” beber Junaedi yang juga Ketua Komisi II di DPRD.

Hal serupa juga diungkapkan Lukman Hakim Bachmid, anggota dewan dari fraksi  Gerakan Persatuan Hati Nurani. Dia bahkan menilai, selama ini kegiatan Kadin kurang terpantau. “Bentuk kegiatan seperti apa, apa yang dilakukan, kami belum tahu seluruhnya. Kalau hanya untuk internal pengurus, kami rasa terlalu besar,” beber Lukim, panggilan akrab Lukman Hakim Bachmid.

Baik Junaedi dan Lukim sepakat, dengan fungsi kontrolnya, dewan bisa saja meminta pertanggung jawaban penggunaan dana hibah untuk Kadin. Sebab, penggunaan anggaran di lembaga vertical, patut diawasi. “Mungkin bisa saja suatu saat, kami menggelar rapat gelar pendapat dengan Kadin dan Disperindag,” beber Junaedi.  

(br/fun/riz/fun/JPR)