Kades Ingin Kampanye, Cuti Saja

KEPANJEN – Makin dekat dengan momen politik, Pemilu Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Pemerintah Kabupaten Malang juga makin intens mengawasi gerak-gerik para pegawainya. Bukan hanya di lingkungan aparatur sipil negara (ASN), kepala desa pun turut menjadi perhatian. Wakil Bupati Malang H.M. Sanusi berharap agar para ASN di lingkungan Kabupaten Malang menjaga netralitasnya. ”Tidak terkecuali juga para kepala desa,” kata Sanusi.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, jabatan strategis kepala desa termasuk posisi yang riskan ditunggangi kepentingan politik. ”Kalau ASN jelas harus netral, begitu pun kepala desa, kalau memang mau ambil bagian dalam kampanye maka harus cuti terlebih dulu,” tegas Sanusi.

Meski tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, kepada oknum kades yang ketahuan bandel, Sanusi tidak akan segan untuk melimpahkan kasus tersebut pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang. ”Kami tidak punya kewenangan kalau kades, nanti kalau ada temuan yang menindak akan langsung kami serahkan pada Bawaslu,” sambungnya.

Sementara Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang Bachrudin menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar pada 17 April 2019. ”Terutama yang berkaitan dengan pemetaan daerah rawan di Kabupaten Malang,” kata Bachrudin.

Bukan rawan karena berpotensi konflik, Bachrudin menyebut bahwa kondisi tidak stabil yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Malang sepanjang pemilu disebabkan faktor geografis. ”Ada banyak wilayah yang tempatnya relatif sulit untuk dijangkau para petugas, kekhawatiran kami lebih pada penyaluran logistik ke sana,” beber mantan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) tersebut.

Beberapa wilayah yang sulit dijangkau tersebut di antaranya seperti di Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, dan Lawang. Sementara untuk netralitas, Bachrudin menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pengawalan terhadap hal tersebut. ”Kalau ASN jelas harus netral, tapi kalau kades ya kami hanya bisa meminta mereka agar senantiasa menjaga kondusivitas masyarakat yang ada di wilayahnya,” jelas Bachrudin.

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Abdul Muntholib