Kabupaten Malang Krisis Jumlah ASN

Bupati Malang Dr H. Rendra Kresna memimpin acara pelantikan dan sumpah jabatan kemarin (29/6). Total ada 119 ASN yang dirotasi.

KEPANJEN – Kebijakan pemerintah pusat memoratorium pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) sejak 2013 lalu mulai dirasakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menilai jika jumlah ASN yang ada saat ini masih kurang.

”Jumlah ASN kami saat ini ada 13.339 orang, itu sangat kurang sekali kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk,” kata dia.

Dia lantas menjelaskan rasio ideal jumlah ASN yang rata-rata setiap satu pegawai harus bisa melayani 50 warga. ”Yang ada saat ini, rata-rata satu ASN di Kabupaten Malang melayani 130 warga,” tambah Nurman.

Di sisi lain, jumlah ASN yang pensiun setiap tahun juga cukup banyak. Nurman menyebut, rata-rata di angka 950 ASN setiap tahun. Secara umum, angka kekurangan ASN tersebut cukup merata.

Tidak hanya di tingkat eselon IV saja, tapi juga terjadi di jajaran eselon II. ”Agustus mendatang, ada dua pejabat eselon II yang akan purnatugas dan setelahnya juga masih ada lagi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kami akan angkat Plt atau tenaga kontrak untuk mengisi kekosongan,” beber Nurman. Kondisi itu pun sudah mendapat perhatian dari Bupati Malang Dr H. Rendra Kresna.

Sistem rotasi pun tetap dia lakukan untuk memaksimalkan jumlah ASN. ”Memang kurang banyak, terutama untuk jabatan eselon IV A yang bertugas sebagai kasi di kecamatan-kecamatan,” tambah Rendra.

Kemarin (29/6) keputusan merotasi ASN juga diberlakukan Pemkab Malang. Tercatat ada 119 jabatan eselon II, III, dan IV yang dirotasi bupati Malang.

Untuk eselon II, ada enam jabatan yang dirotasi. Yakni, jabatan staf ahli bupati bidang perekonomian keuangan pembangunan, staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, sekretaris KPU Kabupaten Malang, kepala dinas ketahanan pangan, kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (DTPHP), serta jabatan kepala dinas sosial.

Jabatan staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang sebelumnya dijabat Nurhasyim terpaksa dikosongkan. Sebab, Nurhasyim di-plot menggantikan Sri Wahjuni Puji Lestari sebagai kepala dinas sosial. Sri Wahjuni Puji Lestari sendiri bergeser menjadi asisten administrasi bidang perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah, menggantikan Budiar.

Sementara Nasri Abdul Wahid yang sebelumnya menjabat sebagai kepala DTPHP Kabupaten Malang digantikan Budiar. Nasri Abdul Wahid kembali ke jabatan lamanya sebagai kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, menggantikan Agus Prayitno yang purnatugas tahun ini. Di sisi lain, Abdul Kodir yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris KPU Kabupaten Malang dipindah menjadi asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretaris daerah.

Pewarta: Farik Fajarwati
Penyunting: Bayu Mulya
Copy Editor: Dwi Lindawati
Foto: Bayu Eka