Kabupaten Malang Kekurangan 5.910 Guru

Indonesia Kekurangan 460.542 Guru SD - JPNN.COM

KEPANJEN – Bersamaan dengan peringatan Hari Guru yang jatuh pada hari ini (25/11), sejumlah isu mengemuka di Malang Raya. Di Kabupaten Malang misalnya, saat ini masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang Dwi Sucipto menyampaikan bahwa hingga saat ini setidaknya kabupaten masih kekurangan 5.910 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). ”Kalau dirinci, kami masih kekurangan 4.850 guru SD, 10 guru TK, dan 1.050 guru SMP negeri serta SMP satu atap,” kata Dwi Sucipto saat dikonfirmasi kemarin (24/11).

Angka ini akan terus bertambah karena setiap tahun ada ratusan guru yang memasuki masa pensiun. Padahal normalnya, Sucipto menuturkan bahwa tiap satu sekolah sekurang-kurangnya harus memiliki 10 tenaga pengajar yang berstatus PNS. Dan 10 orang tersebut di antaranya bertugas sebagai kepala sekolah, penjaga sekolah, guru agama, guru penjaskes, serta enam guru kelas.

”Nah, sekarang satu sekolah rata-rata hanya memiliki paling banyak 3–4 guru PNS. Bahkan, ada juga yang hanya kepala sekolah dan penjaga sekolahnya yang PNS, lainnya honorer,” ujar Sucipto.

Jika ingin memenuhi kekurangan jumlah guru, Sucipto menuturkan, agar Pemerintah Kabupaten Malang mengangkat seluruh guru tidak tetap alias tenaga honorer yang ada di kabupaten. ”Setidaknya, 90 persenlah harus diangkat supaya jumlah guru di kabupaten bisa dikatakan ideal,” sambungnya.



Di sisi lain, bicara soal kesejahteraan bagi GTT di Kabupaten Malang juga masih jauh dari kata cukup. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) bahwa sekolah hanya boleh menganggarkan belanja honor sebesar 15 persen dari BOS. Jika dihitung berdasarkan jumlah rata-rata siswa SD, setiap bulan GTT di sekolah negeri maksimal hanya Rp 400 ribu. Bahkan, ada juga yang hanya mengantongi Rp 200 ribu per bulan.

”Di lain pihak, GTT di sekolah negeri walau jenjang pendidikannya sudah strata 1 (S-1) dengan masa kerja 10 tahun sampai sekarang tidak bisa ikut sertifikasi karena tidak memiliki SK pengangkatan dari bupati,” jelas Sucipto.

Pewarta : Sandra Desi, Imam Nasrodin, Farik Fajarwati
Penyunting : Amalia Saftri
Penyunting : Irham Thoriq
foto : Dok JPNN