Kabar Baik, Gaji GTT Bakal seperti Profesional

MALANG KOTA – Kabar gembira bagi ribuan guru tidak tetap (GTT) alias guru honorer di Kota Malang. Sebab, gaji mereka bakal disetarakan dengan gaji profesional di perusahaan. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Malang Zubaidah menyatakan, kebijakan tersebut bakal diatur langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Salah satu tujuannya agar kesejahteraan GTT tidak kalah dengan aparatur sipil negara (ASN, dulu disebut PNS).

”Dari pusat langsung yang bikin aturan itu. Sekarang masih digodok. Intinya, ingin memberikan kesejahteraan kepada GTT seperti kalangan profesional (pekerja kantoran),” kata Zubaidah kemarin (25/11).

Menurut dia, wacana tersebut juga sudah disosialisasikan ke disdik se-Indonesia. Jadi, saat diterapkan daerah-daerah pun nanti bisa lebih siap. ”Mudah-mudahan aturan itu segera diputuskan oleh pusat,” harapnya.

Dia menambahkan, GTT Kota Malang ada sekitar 5.700 orang. Jumlah ini tersebar di semua jenjang pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang. Mulai taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Menurut dia, rata-rata gaji mereka di bawah upah minimum regional (UMR).

Lebih lanjut dia menjelaskan, soal gaji GTT diserahkan kepada masing-masing sekolah. Sebab, guru tersebut kontraknya langsung dengan sekolah, bukan disdik.

Namun, disdik juga memberikan insentif kepada mereka sejak beberapa tahun terakhir senilai Rp 500 ribu per orang. ”Tiap bulan kami ada anggaran untuk insentif. Kalau gaji pokoknya, sekolah yang mengurusinya,” ucap perempuan yang akrab disapa Ida ini.

Gaji guru tersebut, masih kata dia, sekolah bisa mengambilkan dana dari bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Jumlah Bosda Kota Malang sendiri mencapai Rp 160 miliar untuk tahun ini. Anggaran tersebut untuk TK, SD, dan SMP.

”Bosda bisa dimanfaatkan untuk itu,” ungkap mantan Kadinsos Kota Malang ini.

Hanya, dia melanjutkan, GTT yang umurnya di atas 35 tahun juga tidak bisa menjadi aparatur sipil negara. Ini aturan langsung dari pusat. ”Langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) aturan itu,” terangnya.

Terpisah, Wali Kota Malang Moch. Anton juga bakal menaikkan insentif guru tersebut pada tahun depan. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada Green School Festival (GSF) 2017 di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM) kemarin.

”Tahun depan, insentif guru akan kami naikkan,” janji politikus PKB ini.

Sedangkan di Kabupaten Malang, total jumlah guru saat ini mencapai 15.315 orang, baik SD maupun SMP. Dengan spesifikasi sebanyak 7.827 guru pegawai negeri sipil dan 7.488 guru nonpegawai negeri sipil.

Bupati Malang Rendra Kresna tidak memungkiri saat ini gaji guru honorer masih terbatas. Namun, Rendra memastikan bahwa Pemkab Malang tidak akan tinggal diam.

”Soal kesejahteraan untuk GTT memang masih rendah sekali, inilah kemudian yang menjadi perhatian kami untuk menambah besaran insentif guru honorer,” jelas Rendra.

Selama ini upah guru honorer di Kabupaten Malang masih dalam kisaran Rp 50 ribu–Rp 400 ribu per bulan. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2017, tunjangan insentif guru honorer dijatah Rp 600 ribu dalam satu tahun.

Kepada pemerintah pusat, ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem ini menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya agar segera ada pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil.

”Kalau ada pengangkatan PNS, guru tidak perlu lagi ada tes umum, langsung saja mengangkat dari GTT yang sudah ada, kita prioritaskan pengangkatan berdasarkan lama baktinya (mengajar),” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dr M. Hidayat menuturkan bahwa pihaknya telah berancang-ancang untuk menaikkan jatah insentif GTT. ”Belum pasti, tapi sedang kami upayakan supaya insentif GTT bisa dinaikkan menjadi Rp 100 ribu per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun,” jelas Hidayat.

Lobi-lobi akan dilakukan sehingga harapannya tahun depan jatah insentif GTT bisa dicairkan dua kali dalam satu tahun. Terkait dengan porsi insentif GTT dari dana bantuan operasional sekolah (BOS), Hidayat menuturkan bahwa sudah ditetapkan bahwa persentase pengembangan kualitas pendidikan sudah di-plot 15 persen.

”Banyak yang bilang tidak cukup hanya dari dan BOS, tapi 15 persen itu memang khusus dialirkan untuk GTT, untuk pembangunan bisa dioptimalkan dari dana bantuan pemerintah (bantah) atau dana alokasi khusus (DAK),” tegas Hidayat.

Pewarta: Imam Nasrodin & Farik Fajarwati
Penyunting: Kholid Amrullah
Copy Editor: Dwi Lindawati