K1 Minta Plt Bupati Terbitkan SPTJM – Radar Kediri – Sinergi Jawa Pos

Hasil dari pertemuan di Jakarta itu, Plt Bupati Abdul Wachid Badrus disebut bisa menerbitkan SPTJM. “Tidak masalah plt menerbitkan SPTJM. Surat itu hanya menyatakan kebenaran data,” kata Ketua FHK1 Nganjuk Sajianto.

Lebih lanjut Sajianto mengatakan, total ada 164 honda K1 yang bertolak ke Jakarta. Mereka mendatangi dua institusi sekaligus. Pertama, FHK1 berkonsultasi ke Kemenpan-RB. Kemudian, mereka langsung menuju ke kantor ORI.

Inti kedatangan Honda K1 Nganjuk, lanjut Sajianto, adalah meminta plt bupati untuk menerbitkan SPTJM. “Saat kami ke sana mereka semua terkejut. Karena sampai sekarang belum diterbitkan,” ujar pegawai di SMKN 2 Nganjuk ini.

Untuk diketahui, FHK1 menilai SPTJM yang pernah dikirim pemkab ke Kemenpan-RB pada 24 Maret 2017 tidak sesuai ketentuan. Karenanya, menurut mereka SPTJM belum bisa diterima. Akibatnya, sampai sekarang nasib 1.178 K1 di Kabupaten Nganjuk masih terkatung-katung.

Dalam konsultasi di dua instansi tersebut, Sajianto mengatakan, pemkab diberi waktu untuk menerbitkan SPTJM tersebut sekitar 10 hari. Jika tetap belum diterbitkan sampai waktu yang diberikan, FHK1 mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa kembali.

Pasalnya, selain SPTJM yang menjadi kemelut, Sajianto menyebut ada 94 guru dan tenaga K1 di SMA/SMK yang belum menerima gaji sejak Januari 2017. Itu merupakan imbas dari alih kelola SMA/SMK ke pemprov. “Kami tidak digaji selama 11 bulan,” tandas Sajianto.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk Sudrajat menyebut pemkab sudah menerbitkan SPTJM yang ditandatangani Bupati nonaktif Taufiqurrahman. Isinya, menerangkan tentang keabsahan data K1 di Kabupaten Nganjuk. “Kami sudah mengirimnya,” katanya.

Pascapengiriman SPTJM tersebut, lanjut Sudrajat, pemkab belum menerima surat balasan dari Kemenpan RB. Karena itulah, pemkab saat ini hanya bisa menunggu kepastian tersebut.

Bagaimana jika pemkab diminta kembali menerbitkan SPTJM? Mengenai hal itu, Sudrajat mengatakan dirinya perlu menyampaikannya ke plt bupati. “Saya tidak bisa jawab. Karena nanti kewenangannya ada di bupati (plt bupati, Red),” lanjutnya.

(rk/baz/die/JPR)

Source link