Juli, Deadline Lelang Ratusan Proyek

Minimnya serapan anggaran di tiga bulan pertama tahun 2018 membuat Bupati Malang Rendra Kresna menetapkan sejumlah target. Pejabat kelahiran 22 Maret 1962 itu memberi tenggat waktu untuk proses lelang. Maksimal harus bisa dituntaskan bulan Juli. ”Kalau tidak segera dikerjakan, saya khawatir (program kerjanya) tidak akan bisa terlaksana tahun ini,” kata dia.

KEPANJEN – Minimnya serapan anggaran di tiga bulan pertama tahun 2018 membuat Bupati Malang Rendra Kresna menetapkan sejumlah target. Pejabat kelahiran 22 Maret 1962 itu memberi tenggat waktu untuk proses lelang. Maksimal harus bisa dituntaskan bulan Juli. ”Kalau tidak segera dikerjakan, saya khawatir (program kerjanya) tidak akan bisa terlaksana tahun ini,” kata dia.

Seperti diketahui, selama Januari–Maret lalu, Pemkab Malang baru menggunakan sekitar Rp 800 miliar anggaran belanja. Angka itu diketahui setelah Rendra menyampaikan progres serapan anggaran di akhir Maret lalu. Menurut dia, pemkab saat itu sudah menggunakan 20 persen anggaran belanja senilai Rp 3,9 triliun, lebih tepatnya Rp 3.919.235.773.458.

Persentase serapan sebesar 20 persen masih belum maksimal karena jika dihitung selama setahun, dalam tiga bulan pemkab harus bisa menggunakan 25 persen anggaran. Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur itu lantas menyampaikan beberapa faktor penyebab rendahnya serapan anggaran. Salah satunya karena belum maksimalnya serapan anggaran di bidang infrastruktur.

”Kalau jalan misalnya, tidak akan ada masalah sepanjang peralatannya tersedia. Tapi, kalau (program) yang sifatnya berupa fisik bangunan harus menunggu waktu lelang yang cukup lama. Pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” beber Rendra. Untuk proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Malang saja, Rendra menjelaskan, jangka waktu sekitar 40 hari harus bisa dipenuhi terlebih dulu.

”Belum lagi kalau pengerjaannya ada unsur pemasangan beton, butuh waktu 20–60 hari sampai benar-benar kering, baru setelah itu pengerjaan dilanjutkan,” sambung pria berusia 46 tahun tersebut. Dia kembali menekankan jika Juli ini adalah injury time (detik-detik terakhir) bagi para organisasi perangkat daerah (OPD) segera mengebut proyek yang belum tersentuh.

Penetapan target itu pun mulai disambut jajaran OPD. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni mengaku jika dalam jangka waktu tiga hari ke depan, ada 150 proyek yang lolos masa sanggah. ”Setelah masa sanggah ini tuntas, sudah mulai bisa dilakukan pengerjaan di lapangan,” terang Romdhoni. Menurut dia, tahapan itu harus dilalui karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang sanggahan dan pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Ada 150 proyek yang digagas dinas PU bina marga tersebut, mayoritas berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Romdhoni pun mengaku tetap optimistis ratusan proyek tersebut bisa tergarap dan diselesaikan tepat waktu. Keyakinan itu disematkan karena saat ini dia sudah mendapat bantuan dari jasa pengawas konsultan dan tambahan sumber daya manusia (SDM) dari internal dinas PU bina marga.

Menurut dia, salah satu pembangunan yang paling urgen yakni perbaikan akses penghubung dari Desa Purwoharjo ke Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading. ”Jalan utamanya sudah ada, tapi karena Agustus mendatang akan diselenggarakan event Pramuka nasional di sana, maka harus kami persiapkan juga jalur penghubung lainnya,” sambung Romdhoni.

Di sisi lain, dinas PU bina marga juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk perawatan proyek. ”Tiap bulan kurang lebih Rp 150 juta untuk masing-masing unit pelaksana teknis (UPT),” jelas dia. Di Kabupaten Malang sendiri, ada tujuh UPT dinas PU bina marga. Artinya, dalam satu bulan pengeluaran rata-rata di bidang perawatan proyek mencapai Rp 1,05 miliar.

Pewarta : Farik Fajarwati
penyunting : Bayu Mulya
Copy Editor : Dwi Lindawati
Foto : Bayu Eka