Jokowi Makin Tidak Dipercaya Rakyat, Rizal Ramli Sodorkan Resep Trisula

Saran Rizal Ramli untuk Atasi Kemelut Papua - JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengatakan unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang semakin meluas belakangan ini menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dilanda krisis kepercayaan atau defisit trust. Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif, Rizal menyarankan resep Trisula yakni, kredibilitas, trust, dan keberpihakan.

“Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau ia mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga ia dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat,” papar Rizal dalam keterangannya, Kamis (26/9).

Mantan menko ekuin era pemerintahan Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu mengatakan, kredibilitas bisa diperlihatkan dengan tegas dalam menindak para bawahan yang telah mengkhianati rakyat.

“Selama ini kredibitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar akibat ulah para orang di sekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak,” tutur dia.

Mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu mencontohkan, dalam bidang hukum misalnya, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.

“Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi,” tutur Rizal.

Dalam bidang ekonomi, lanjut Rizal, Jokowi harus tegas menolak masukan dari para bawahannya yang membela kepentingan asing dan sibuk mengutamakan urusan bisnisnya.

Selanjutnya, sambung Rizal, dalam bidang politik, Presiden Jokowi harus peka terhadap keresahan masyarakat. Misalnya kata dia, dalam kasus rasisme Papua, Presiden Jokowi harus mengintruksikan secara tegas pada aparat keamanan untuk fokus mentuntaskan persoalan itu, bukan menangkapi para demonstran yang menuntut keadilan dan penegakan hukum.