Jiwasraya Tak Dapat Injeksi Dana, Pemerintah Siapkan Opsi B2B

JawaPos.com – Pemerintah mempunyai sejumlah opsi untuk menangani persoalan keuangan yang mendera PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Selain membentuk anak usaha PT Jiwasraya Putra, akan ada langkah khusus untuk membantu perusahaan pelat merah itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan, opsi yang disiapkan pemerintah bersifat business-to-business. Dengan begitu, dia memastikan tidak ada opsi suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada Jiwasraya tahun depan. ”Untuk detailnya, kami belum bisa bicara,” ujarnya Jumat (6/12).

Penyelesaian Jiwasraya saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian BUMN. Namun, Kementerian BUMN tetap melakukan koordinasi dengan Kemenkeu serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Kami butuh OJK untuk isu regulasi. Kami butuh pihak lain, termasuk BUMN, karena sebagian besar nasabah Jiwasraya BUMN,” imbuhnya.

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk memulihkan Jiwasraya tanpa kucuran PMN. ”Dengan skema membuat Jiwasraya Putra yang melibatkan banyak BUMN lain, mestinya bisa berjalan baik. Sebab, ada dukungan ekuitas dan jaringan akses pemasaran yang luas dari para pemegang saham,” sahut Toto kemarin.

Seperti diwartakan, ada tiga upaya penyelamatan yang diambil. Yakni, membentuk anak usaha Jiwasraya Putra dalam rangka menarik investor, reasuransi dukungan modal, serta penerbitan mandatory convertible bond (MCB) kepada holding, dalam hal ini Jiwasraya.

Jiwasraya tengah membutuhkan dana Rp 32,98 triliun. Dana itu digunakan untuk memperbaiki permodalan atau risk based capital (RBC) 120 persen setelah ketentuan minimal yang diatur OJK . Sebelumnya, ada 48 nasabah yang mendatangi Komisi VI DPR dan memaparkan keluhan mereka. Bukan hanya nasabah dalam negeri yang dirugikan oleh kasus gagal bayar polis Jiwasraya, melainkan juga nasabah asing. Bahkan, ada lebih dari 400 nasabah asal Korea Selatan yang dirugikan akibat kasus tersebut.

Salah seorang WNA asal Korsel Lee Kang Hyun yang juga menjabat VP Samsung Electronics Indonesia sekaligus presiden Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Korea Selatan di Indonesia memaparkan, setidaknya terdapat 474 warga Korea Selatan yang dananya terancam tidak bisa dicairkan di Jiwasraya. Secara keseluruhan, total dana dari 474 warga Korea Selatan tersebut mencapai Rp 572 miliar melalui KEB Hana Bank.

KRONOLOGI KASUS JIWASRAYA
– 2007–2012, Jiwasraya menempatkan dananya pada repo saham. Saat harga saham anjlok, perusahaan tidak bisa menjual karena nilainya turun.

– Mei 2018, Asmawi Syam yang dilantik menjadi Dirut Jiwasraya menemukan ketidaksesuaian aset dan kewajiban dalam laporan keuangan 2017.

– Asmawi meminta PricewaterhouseCoopers (PwC) mengaudit ulang laporan keuangan 2017. Pada laporan tersebut, tertera laba bersih Rp 2,4 triliun; premi neto Rp 21,8 triliun; dan hasil investasi Rp 3,86 triliun.

– Berdasar hasil audit ulang, laba bersih Jiwasraya 2017 hanya Rp 360 miliar.