Jembatan Kedungkandang Bakal Dibangun Lagi Nggak Ya

Kendaraan terjebak kemacetan di area Jembatan Kedungkandang, kemarin.

MALANG KOTA – Keinginan wali Kota Malang terpilih Sutiaji untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Kedungkandang bak gayung bersambut. Sebab, Polres Malang Kota yang menyelidiki perkara hukum memastikan, pembangunan jembatan tersebut sudah bisa dilanjutkan. Lahan yang dipakai jembatan tersebut tidak bermasalah hukum. Yang sedang diselidiki polres hanya masalah penganggaran tahun 2012. Kalau lahannya aman-aman saja.


Kanit Pidsus Polres Malang Kota Iptu Rudy Hidajanto menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan penyelewengan anggaran tahun 2012 tidak akan menghalangi pembangunan kembali Jembatan Kedungkandang. Dia menyebut, kasus lawas itu tidak berkaitan langsung dengan jembatan tersebut. Karena yang diselidiki polisi, kata dia, soal anggaran. ”Kalau sekarang dianggarkan lagi dan dilakukan pembangunan jembatan, tidak masalah. Karena kasus yang kami tangani itu kan 2012,” kata pria kelahiran Jombang itu.

Pernyataan Rudy ini tentu melegakan. Sebab, selama ini, Wali Kota Malang (nonaktif) Moch Anton tidak berani melanjutkan pembangunan jembatan itu karena masih terlilit masalah hukum. Sejak 2013, sebelum Anton menjabat, proyek jembatan yang dimulai tahun 2012 itu sudah mangkrak. Penggarap proyek, PT Nugraha Adi Taruna, tidak bisa melanjutkan pembangunan. Padahal, proyek itu baru memasang tiang pancang besi. Itu pun belum dicor.

Setelah proyek mangkrak, tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelidiki dan mencium ada kerugian negara. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat ada indikasi tidak beres dari proyek jembatan tersebut. Polres Malang Kota pun turun dengan melakukan penyelidikan dugaan kerugian negara itu. Namun, hingga kini belum kelar.

Rudy meyakinkan, penganggaran proyek jembatan tahun 2012 yang sedang diselidiki tersebut, tidak berkaitan langsung dengan penganggaran yang mungkin dilakukan tahun ini. Sehingga, dia mempersilakan saja jika Pemkot Malang ingin menganggarkan lagi. Sebelumnya, sejak tahun 2012, jembatan ini sudah dianggarkan hingga Rp 70 miliar. ”Dibangun atau tidaknya, itu kewenangan pemerintah kota. Tugas kami menyelidiki kasus yang terjadi di tahun 2012 itu,” kata perwira dengan dua strip itu.



Bukti jika jembatan itu boleh dibangun lagi, saat perkara ini diselidiki, Polres Malang Kota tidak pernah menyita barang apa pun dari proyek jembatan itu. Juga tidak ada police line. ”Untuk penyelidikan, kami masih mengajukan audit investigasi ke BPKP,” imbuhnya.

Ketakutan yang disoal pejabat Pemkot Malang tentu karena masih dalam penyelidikan Polres Malang Kota. Namun, salah satu pejabat tinggi Pemkot Malang menyatakan, untuk membangun jembatan itu diperlukan keberanian dari pemangku kebijakan. ”Dalam hal ini ya PUPR atau wali kota,” jelasnya.

Dia mencontohkan kasus tersebut seperti orang yang ingin membangun rumah dari tanah sengketa. Menurut dia, saat orang itu berani ambil risiko membangun rumah, sementara tanah masih dalam masalah, maka orang tersebut dapat menanggung jika di kemudian hari dirobohkan atau dimenangkan. ”Nah, jembatan ini kan kasus hukumnya di polres, tapi kan juga mengambang. Tinggal berani atau tidak saja,” bebernya.

Sebagaimana diberitakan, tiga megaproyek (salah satunya Jembatan Kedungkandang) yang tidak bisa dituntaskan dua wali kota sebelumnya (Peni Suparto dan Moch. Anton) menjadi perhatian serius Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Malang Sutiaji. Politikus Partai Demokrat yang akan dilantik pada September 2018 itu berkomitmen akan menuntaskan ketiga proyek tersebut. Yakni pembangunan Pasar Induk Gadang (PIG),

Jembatan Kedungkandang, dan Pasar Blimbing. Jika Sutiaji berhasil merampungkannya, berarti tiga proyek mercusuar itu rampung di wali kota ketiga.

Komitmen melanjutkan ketiga megaproyek yang tidak berhasil dirampungkan Moch. Anton itu disampaikan Sutiaji usai rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Kota Malang, Senin (30/7). ”Prinsipnya akan kami lanjutkan (pembangunan proyek-proyek lama yang mangkrak, Red),” tegas dia.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Editor: Amalia
Penyunting: Abdul Muntholib