Jelang Lebaran, Panwaslu Kota Batu Cermati Praktek Politik Uang

KOTA BATU – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batu mulai mengendus kerawanan jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 27 Juni mendatang. Momentum libur lebaran jelang coblosan sangat rawan terjadinya praktek politik uang atau money politic. Modusnya bisa melalui pemberian uang THR (tunjangan hari raya) dan bagi-bagi parsel lebaran.

Ketua Panwaslu Kota Batu Abdurrahman mengatakan, momentum lebaran ini bakal diawasi lebih ketat. Sebab, pada umumnya lebaran, peluang memberikan sesuatu pada masyarakat sangat terbuka. Ada kemungkin tim sukses memberi sesuatu, namun dengan embel-embel mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon.

“Kami tidak ingin adanya money politic atau bagi-bagi apapun (yang menjurus untuk memilih salah satu pasangan calon),” kata dia.

Modus kecurangan ini, lanjut dia, akan terus diawasi. “Menjelang lebaran, saya pikir cukup rawan,” kata dia.

Sehingga butuh pengawasan ekstra. “Seperti ada yang memberi uang dengan amplop yang ditulisi dari calon si A atau si B. Atau, orang memberi seperti baju, atau sarung lha di dalamnya ada stikernya untuk memilih pasangan tertentu. Ini yang tidak boleh,” terang Abdurrahman. Kecurangan-kecurangan seperti ini yang akan berusaha diendus.



Pengawasan lanjutnya, tidak hanya dilakukan pada pemilihan kepada daerah ini saja. Namun, juga untuk Pemilu 2109 mendatang. Untuk mengantisipasi ini, lanjut dia, tidak hanya panwas. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga dikerahkan. Ada 411 pengawas TPS, yang sudah bertugas sejak 7 Juni lalu sampai 7 Juli mendatang.

“Mereka kan tugasnya sejak pra, hari H, dan pasca pemilihan. Jadi di pra ini ya  turut mengawasi jika ada money politic dan lainnya itu,” ungkap Abdurrahman.

Namun hingga saat ini, pihaknya belum menemukan pelanggaran. “Namun tetap, kami harus waspadai itu, agar pilkada ini berjalan aman dan lancar,” kata dia.

Selama ini, dari kontestasi politik di Jawa Timur, pelanggaran yang ditemukan hanya sebatas pemasangan alat peraga kampanye yang di luar dari ketentuan KPU. “Itu sudah kami tertibkan, namun memang kadang ada lagi,” pungkas Abdurrahman.

Pewarta : Aris Dwi
penyunting : Ahmad Yani