Jatah CPNS Jember Hangus, Enam Fraksi Sepakat Ajukan Interpelasi

JawaPos.com – Bergulirnya usulan hak interpelasi anggota dewan terkait hangusnya jatah CPNS Jember tahun 2019 semakin menguat. Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Jember, hanya NasDem yang belum menentukan sikap.

Enam fraksi yang sepakat menggunakan hak interpelasi adalah Fraksi PKB, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (Gerindra, Perindo, dan Berkarya), serta Fraksi PKS dan PPP. Ditambah satu lagi yakni Fraksi Pandekar (PAN, Demokrat, Golkar). Sementara NasDem masih belum menyatakan sikap.

Anggota DRPD dari PDIP, Tabroni mengatakan, hak interpelasi terkait CPNS perlu ditempuh. Langkah konstitusi itu penting dilakukan, karena insiden hangusnya jatah CPNS seperti disembunyikan penyebab-penyebabnya.

“Ini penting untuk dilakukan. Hasilnya seperti apa? Biar masyarakat yang menilai,” ucapnya seperti dikutip Radar Jember, Rabu (13/11).

Saat usulan interpelasi digulirkan, menurutnya, para anggota dewan mendukung. Hal itu membuktikan bahwa ada keingintahuan mengapa Jember tidak dapat jatah CPNS.

“Jangan bicara tahun 2020 akan ada CPNS lagi atau di tahun-tahun berikutnya. Sekarang ini, Jember tidak dapat. Dan satu-satunya di Jawa Timur. Ini yang harus diketahui penyebabnya agar tidak terulang,” ungkapnya.

Penggunaan jalur interpelasi juga disampaikan Ketua DPC Gerindra Jember M Satib. Dikatakannya, untuk urusan CPNS yang diharapkan oleh banyak guru patut diketahui penyebab pastinya. Sebab, kata dia, CPNS sangat dinanti oleh banyak orang di Jember. Untuk itu, dia pun meminta agar anggota dewan dari Gerindra maupun yang tergabung seperti Perindo dan Berkarya agar melakukan interpelasi kepada Bupati Jember.

“DPC Gerindra Jember sudah menginstruksikan untuk menggunakan hak dewan,” katanya.

Menurutnya, Jember tidak dapat jatah CPNS harus diketahui oleh seluruh warga Jember. Dia kembali menegaskan, hak interpelasi ini harus digunakan agar bupati menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi sampai Jember tidak dapat jatah CPNS.

“Karena CPNS ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat,” jelasnya.

Berbeda dengan sejumlah fraksi yang lain, meski menyatakan setuju dengan penggunaan hak interpelasi, namun Fraksi PKS meminta agar usulan tersebut dibahas setelah pembahasan rencana APBD 2020 rampung. Ketua Fraksi PKS Nur Hasan mengingatkan, pembahasan rencana APBD 2020 harus menjadi prioritas.

“Menurut kami, lebih penting pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Red) yang sudah di depan mata. Waktunya sangat mepet sekali,” katanya.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS adalah awal dari penentuan nasib pembangunan dan pemberdayaan untuk tahun 2020 mendatang. Untuk itu, dia mengajak agar penggunaan hak interpelasi terkait CPNS dilakukan pasca-pembahasan KUA PPAS dan RAPBD selesai.

“Kami sepakat-sepakat saja dengan sikap teman-teman (penggunaan interpelasi, Red),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyebut, fraksi-fraksi yang ada di DPRD rata-rata sudah menyepakati penggunaan hak interpelasi terkait CPNS. Namun demikian, sejauh ini belum ada fraksi yang menyampaikan usulan interpelasi CPNS tersebut kepada pimpinan dewan.

“Sampai hari ini, persoalan pengajuan hak dewan agar memanggil Bupati Jember untuk mengklarifikasi persoalan tidak adanya CPNS masih berada di tingkatan fraksi-fraksi. Dan pimpinan dewan masih menunggu,” terangnya.

Pihaknya menilai, pengajuan hak interpelasi dewan merupakan domain fraksi. Syaratnya, tujuh anggota dewan dari minimal dua fraksi saja yang mengusulkan. “Ada beberapa syarat, salah satunya dengan mengajukan dokumen alasan hak interpelasi kenapa harus memanggil Bupati Jember. Dan sejauh ini, pimpinan dewan masih menunggu,” tegasnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin