Jarot Merasa Dizalimi

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jarot Edy Sulistyono buka suara terkait langkahnya menggugat Wali Kota Malang Moch. Anton. Dia menyebut, dirinya selama ini berada dalam posisi terzalimi.

MALANG KOTA – Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jarot Edy Sulistyono buka suara terkait langkahnya menggugat Wali Kota Malang Moch. Anton. Dia menyebut, dirinya selama ini berada dalam posisi terzalimi.

Jarot menganalogikan gugatannya itu seperti Semar menggugat kahyangan. ”Saya ingin berbuat amar ma’ruf karena terzalimi saja,” kata Jarot saat ditemui di ruang kerjanya kemarin siang (12/10).

Jarot melanjutkan ceritanya, Semar menggambarkan rakyat kecil, sementara kahyangan seperti istana. Jika diartikan kawula alit atau rakyat kecil yang menggugat pimpinannya. ”Kalau tidak sekarang, kapan lagi untuk berbuat kebaikan,” kata mantan kabag Humas Pemkot Malang ini.

Seperti diketahui, salah satu poin yang dipersoalkan Jarot adalah terkait lelang terbuka calon sekretaris daerah kota (sekkota) Malang. Semula lelang itu hanya menerima calon dengan usia maksimal 56 tahun.

Seiring berjalannya waktu, hanya dua pendaftar yang memenuhi syarat usia. Yakni, Jarot dan Mulyono. Meski hanya ada dua pendaftar, panitia seleksi tidak memperpanjang masa pendaftaran.

Hingga akhirnya ada keputusan yang diambil wali kota. ”Ada penunjukan calon sekkota oleh wali kota karena memiliki hak prerogatif,” sambung dia.

Jarot menambahkan, dia mendaftar sebagai calon sekkota Malang atas perintah dari wali Kota Malang. Jadi, dia mengikuti berbagai tes untuk melengkapi persyaratan.

Mulai dari diklat kenaikan pangkat di Provinsi Jatim hingga tes bebas gila di Rumah Sakit Jiwa Lawang. ”Saya mengerjakan berbagai tes di RSJ selama empat jam untuk mendapatkan sertifikat bebas gila,” katanya.

Jarot mengaku sangat disiplin dalam memenuhi persyaratan menjadi calon sekkota Malang. Sebab, ini adalah lelang terbuka yang diumumkan ke publik. Namun, di tengah perjalanan seleksi, Jarot menduga ada ketidakberesan sehingga bisa keluar surat keputusan (SK) untuk Wasto. ”Saya tidak berambisi menjadi sekkota, tapi ingin memperbaiki sistem,” kata dia. ”Saya kira ada tokoh intelektual dari polemik ini,” sambungnya.

Seperti diberitakan, Wali Kota Malang Moch. Anton tengah digugat bawahannya, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono dan staf ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Pemkot Malang Mulyono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sidoarjo. Gugatannya mengenai pengangkatan Sekretaris Kota (Sekkota) Malang yang dinilai tidak sesuai aturan. Gugatan bernomor 115/6/2017/PTUN.SBY itu diajukan pada 28 September lalu. Kemudian, Selasa lalu (10/10) terjadi sidang pertama.

Sementara itu, Wali Kota Malang Moch. Anton belum bisa dikonfirmasi karena mengikuti agenda di Surabaya, yaitu upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Provinsi Jatim.

Terpisah, Komisi A DPRD Kota Malang yang memiliki fungsi pengawasan kepada ASN Pemkot Malang. Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Choeroel Anwar menyayangkan gugatan tersebut. ”Saya kira akan berpengaruh ke kinerja organisasi perangkat daerah (OPD),” kata politikus Golkar ini.

Komisi A DPRD Kota Malang akan mengambil jalan tengah terkait kasus ini. Sebab, selama ini belum mendapatkan laporan dan baru mengetahui dari pemberitaan media. ”Kami akan memeriksa dulu. Kami tidak berani menyebut pengangkatan sekkota Malang itu ganjil, tunggu saja dulu,” kata dia.

Pewarta : Aris Syaiful
Penyunting : Indra Mufarendra
Copy Editor : Dwi Lindawati