Jangan Sampai Jadi Strategi Lipstik Jelang Pemilu

OTT Jombang

Selain itu, Perpres tersebut juga harus diseminasikan ke publik. Ini dilakukan agar masyarakat mengetahui apa bedanya Perpres yang baru dengan yang lama. Selain itu, hal ini penting disosialisaikan, agar hal ini tidak menjadi komoditas politik, seperti hanya dijadikan strategi jelang pemilu.

“Meski demikian, strategi ini harus diseminasikan lebih luas ke publik. Apa yang membedakan strategi ini dengan strategi lama. Saya khawatir bahwa strategi ini hanya strategi lipstik menjelang pemilu,” ungkapnya saat dikonfirmasi RADAR MALANG ONLINE, Sabtu (12/5).

Ilustrasi: penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan
(Teguh Kautsar/RADAR MALANG ONLINE)

Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan konsep yang baru dengan yang lama tidak terlalu jelas, maka akan berdampak ke masyarakat yakni seperti adanya political gimmick.

“Seharusnya strategi ini berdampak signifikan bagi masyarakat. Namun karena konsep dan perbedaannya dengan stategi lama tidak terlalu jelas, bisa jadi ini hanya political gimmick. Saya khawatir arahnya lebih ke sana,” jelasnya.



Sementara itu, bagi Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, Perpres 55/2012 sudah dibuat pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam perpres tersebut berisi tentang strategi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka panjang 2012-2025.

“Sebagai upaya acuan langkah langkah strategis kementrian /lembaga negara dalam penyelenggaraan negara bebas KKN,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fickar juga mengatakan, pedoman Perpres ini tidak jauh berbeda fungsinya dengan peraturan perundangan korupsi. Dia menduga karena efektivitasnya bukan terletak pada Perpresnya, melainkan orang-orang sebagai pelaksana pemerintahan. Karena, mereka dapat menggunakan jabatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Artinya sebanyak apapun dilakukan perubahan, jika mental manusia para pelaku korupsi tidak berubah, tetap saja birokrasi akan dipenuhi mereka. Bahkan, mereka dapat mengambil kesempatan menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi,” jelasnya.

Dia mengatakan, perlu adanya pengawasan yang tegas dari pemerintah dengan sanksi yang keras dan maksimal bagi pelanggar hukum.

“Sanksi yang keras dan maksimal bagi para pelanggarnya sekecil apapun pelanggarannya. Artinya Perpres ini harus diletakkan menjadi alat penjeraan korupsi bagi birokrasi dan seluruh aparatur negara,” tutupnya.


(ipp/JPC)