Jangan Bunuh Anak Kandung Reformasi

SEPEKAN terakhir, selain rencana pemindahan ibu kota, dan ricuh di tanah Papua, pikiran juga disibukkan dengan hiruk pikuk seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di berbagai media, dan berbagai forum diskusi, nyaris tak ada yang absen menggunjing ihwal kinerja panitia seleksi (pansel) calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Padahal, jajaran anggota pansel diisi oleh orang-orang yang ahli.

Hiruk pikuk muncul karena pansel diragukan kualitas kinerjanya. Alasannya, karena meloloskan calon pimpinan yang dinilai bermasalah. Mulai dari ketidakpatuhan melaporkan harta kekayaannya (LHKPN), diduga pernah melanggar kode etik, menerima gratifikasi, hingga pernah berseteru dengan KPK.

Kritik keras terhadap pansel KPK langsung bermunculan. Catat saja, ada masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, mahasiswa, perwakilan buruh, hingga tokoh-tokoh nasional seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafi’i Ma’arif, Pimpinan Ponpes Tebu Ireng Jombang Solahudin Wahid, Istri mendiang Presiden Gus Dur Sinta Nuriyah Wahid, hingga Ketua Umum PBNU Kyai Haji Said Aqil Siradj.

Kritik mereka semestinya tak direspon negatif oleh pansel. Sebab, kritik yang dilontarkan bukan hanya sekedar nyinyir tidak jelas. Bukan juga ingin menggergaji calon yang dinilai berseberangan dengan mereka. Kritik yang dilontarkan semata-semata ingin menjaga ‘Anak Kandung Reformasi’ yang kini beranjak dewasa. Supaya tetap berjalan sesuai rel-nya.

Mereka sadar betul, apa bahayanya jika lembaga yang dipercaya bersih dengan orang-orang berintegrasi tinggi itu diisi pimpinan kotor. Ibaratnya, bagaimana mungkin lantai rumah akan bersih jika dibersihkan dengan sapu yang kotor dan memilik tuan rumah jorok serta tidak cinta kebersihan. Tentunya tidak akan pernah bersih.

Syarat menjadi pimpinan KPK bukan hanya jago dan memahami soal teknis penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah perkara korupsi. Tugas lembaga antirasuah bukan hanya menindak. Ada tugas lain yang tak kalah penting, yakni pencegahan korupsi. Termasuk menjadi trigger mechanism agar kepolisian dan kejaksaan bisa menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Sehingga muruah kedua lembaga itu kembali terjaga dan dipercaya publik.

Itulah kenapa, pimpinan KPK tidak hanya dituntut cerdas dan berani. Menjadi pimpinan KPK wajib jujur dan punya integritas tinggi. Ini penting. Tanpa kedua sifat itu, tak mungkin pimpinan KPK bisa menjalankan roda organisasi dengan efektif. Bagaimana nantinya masyarakat atau pegawai KPK akan patuh melaporkan harta kekayaannya, jika pucuk pimpinannya sedari awal tidak mau melakukannya?

Yang ada, akan ditertawakan dan menjadi bahan pergunjingan. Apalagi, saat melakukan sosialisasi ihwal pentingnya pelaporan LHKPN. Aneh, bukan? Sebab? tidak ada kesesuaian antara ucapan dan tindakan.

Contoh lain, KPK makin absurd nika punya pimpinan yang diduga pernah menerima gratifikasi. Sedangkan dalam UU KPK jelas, pegawai negeri/penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi. Bahkan, bisa terkena pidana jika dalam batas waktu yang ditentukan gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK.

Inilah pentingnya aspek kejujuran dan integritas sebagai fondasi utama calon pimpinan KPK. Bukannya apa-apa, supaya KPK tidak mudah roboh jika diserang dari berbagai penjuru. Apalagi, saat mengusut kasus korupsi kelas kakap dengan duit yang melimpah. Pimpinan yang tidak jujur dan tak punya integritas bisa menjadi sasaran empuk koruptor yang melakukan perlawanan balik. Supaya pemberantasan korupsi tidak sekedar pepesan kosong.

Memang benar, keputusan terakhir dipilihnya lima penggawa komisi antirasuah ada di tangan Komisi III DPR. Namun, untuk menghindari lobi-lobi politik di ruang-ruang gelap yang sulit dideteksi, alangkahnya baiknya pansel sudah memfilter calon dengan baik. Jadi, 10 nama capim KPK yang diserahkan tak lagi diragukan kejujurannya, integritasnya, kecerdasannya, sampai keberaniannya.

Bukan meloloskan capim KPK kaleng-kaleng untuk memenuhi target kerja. Tanpa kualitas yang mumpuni. Apalagi, saat menjadi pimpinan KPK nanti, harus bisa beradaptasi dengan sistem kerja yang sangat ketat. Ruang privasinya dan keseharian bersama keluarga akan berkurang. Dia harus fokus dengan pemberantasan korupsi dan terikat dengan kode etik pegawai/pimpinan, serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Jadi, jangan coba-coba mendaftar menjadi calon pimpinan KPK hanya untuk sekedar gagah-gahan. Mencari penghasilan yang tinggi dibanding bekerja di lembaga lain. Apalagi, untuk mengebiri lembaga tersebut dari dalam. Jika tujuannya hanya itu, maka bersiaplah menghadapi perlawanan dari masyarakat, serta para pegawainya yang dibesarkan dalam kultur egaliter, dan menjaga muruah lembaga tersebut sampai kapanpun.

Jika seleksi berkualitas bisa dilakukan oleh pansel, maka siapapun, lima dari sepuluh orang yang terpilih nanti bisa menjadi pimpinan dengan kemampuan menjaga dan menjadikan KPK bekerja lebih baik. Muaranya jelas, kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi makin efektif. Ranking indeks persepsi korupsi makin tinggi bukan lagi mimpi.

Presiden Joko Widodo sebagai garda terakhir, menjadi harapan yang harusnya bisa diandalkan untuk ini. Memilih orang-orang yang bersih, berintegritas, dan memastikan yang dipilihnya tidak bermasalah.

Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Jokowi harus memastikan pemberantasan korupsi tidak dibajak oleh para koruptor dan kroninya. Yang bisa menggerakan jaring-jaring penyelenggara negara untuk memasukkan orang-orang tertentu ke dalam tubuh KPK.

Jokowi bukan petugas partai politik, sehingga sebagai pucuk pimpinan tertinggi di negeri ini, tak perlu ragu dan takut untuk mendiskualifikasi calon pimpinan KPK yang bermasalah.

Ini menjadi momen bagi Jokowi untuk membuktikan kepada rakyat bahwa dia berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, Jokowi kerap menggaungkan itu di berbagai acara. Tolong, jangan bunuh anak kandung reformasi yang kini tengah beranjak dewasa.