Industri Dukung Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Smartphone BM

JawaPos.com – Aturan soal pemblokiran smartphone ilegal atau black market (BM) menggunakan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) disebut bakal mengurangi kerugian negara. Terkait hal tersebut, industri yang bersangkutan mendukung langkah pemerintah untuk segera menerbitkan aturan soal smartphone BM.

Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) optimis bahwa aturan validasi smartphone menggunakan IMEI akan memberikan dampak positif bagi industri penjualan ponsel resmi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum APSI, Hasan Aula.

Hasan menyebut IMEI merupakan cara terbaik untuk membendung peredaran smartphone ilegal. “Dengan IMEI bisa membedakan mana yang ilegal dan tidak,” katanya usai menghadiri acara diskusi soal ponsel BM dan aturan validasi IMEI di Jakarta, Jumat (2/8).

Lebih lanjut dirinya yang juga menjabat sebagai CEO dan Vice President Director PT Erajaya Swasembada, grup ritel penjualan dan perakitan ponsel di tanah air menyebut bahwa jika (aturan) benar-benar dijalankan, industri akan lebih sehat. “Karena industri seluler sudah melakukan investasi besar, investasinya harus memberikan benefit. Tapi kalau barang sudah investasi terus masih banyak barang masuk dari market (BM) investasinya jadi bisa enggak kompetitif,” sambung Hasan.



Hasan menuturkan, smartphone black market bisa jalan dan beredar luas lantaran barang tersebut memiliki harga yang murah. Jadi akibat dari perbedaan harga tentunya mengakibatkan penjualan barang resmi menjadi terganggu. Terlebih smartphone BM yang beredar di pasar juga merupakan merek-merek yang di tanah air comply dengan aturan seperti Xiaomi, Apple, Samsung, dan masih banyak lagi.

“Jadi kalau sudah dikontrol (IMEI) ini tentunya barang yang dijual itu akan lebih pasti dan konsumen akan lebih tenang. Kalau ada istilah garansi toko, resmi, konsumen akan bingung dan kasihan pada konsumen nya,” tukasnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga menyebut pemerintah masih terus menggodok aturan soal validasi ponsel menggunakan IMEI. Aturan IMEI sendiri terdiri atas peraturan tiga Kementerian yakni Kemenkominfo, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Selain tiga Kementerian tersebut, yang paling vital dalam eksekusi aturan validasi IMEI untuk menekan peredaran ponsel BM adalah operator seluler. Jika sudah berjalan, nantinya ponsel-ponsel BM menggunakan validasi IMEI tak akan bisa menggunakan jaringan seluler di Indonesia dari operator manapun.