Indef Nilai Skema Upah Buruh Per Jam Bisa Jadi Masalah Baru

JawaPos.com – Pemerintah diminta untuk lebih hati-hati dalam menyusun rancangan undang-undang (RUU) omnibus law. Penolakan dari kalangan pekerja terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja menunjukkan bahwa ada hal yang perlu dikoreksi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, ada beberapa persoalan dalam draf omnibus law yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah. Klausul itu tidak cukup, mengingat pertumbuhan ekonomi beberapa daerah dalam periode tertentu kadang negatif. Di sisi lain, inflasi tetap terjadi.

”Artinya, tidak mungkin upah minimum menjadi negatif pertumbuhannya atau lebih rendah. Sehingga ke depan paling tidak tetap memperhatikan inflasi yang terjadi,” kata dia dalam diskusi bertajuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Jakarta kemarin (25/1).

Berikutnya, papar Tauhid, pekerja dengan masa kerja setahun ke atas mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur dan skala upah pada perusahaan masing-masing. Artinya, upah dapat dinegosiasikan. Hal itu perlu diatur lebih detail. ”Itu dikhawatirkan menjadi jalan bagi pengusaha untuk menekan pekerja dengan asumsi kinerja perusahaan yang tidak dalam kondisi baik,” ulas dia.

Terkait dengan skema upah per jam yang diberlakukan pada jenis pekerjaan tertentu, dia menilai tidak bisa diterapkan pada jenis pekerjaan yang bersifat labor intensive. Sebab, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Umumnya, mereka yang bekerja dengan skema itu tidak punya banyak pilihan untuk pindah ke pekerjaan lain yang memiliki upah lebih tinggi.

Menurut Tauhid, aturan upah per jam sebaiknya dibuat dalam skema tertutup pada jenis pekerjaan tertentu dan hanya diperuntukkan jenis pekerjaan dengan karakteristik tertentu. ”Jenis pekerjaan per jam itu artinya perlu dilampirkan dalam peraturan lebih teknis sehingga ada kepastian bagi pengusaha maupun pekerja sehingga tidak membingungkan buruh ataupun pengusaha itu sendiri,” urainya.

Peneliti Indef Agus Herta Sumarto menambahkan, jika benar pemerintah mengubah sistem pengupahan dengan sistem berdasar jam kerja, hal itu berpotensi menimbulkan masalah baru. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sampai Agustus 2019, terdapat 28,88 persen penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal atau 35 jam per minggu. Sebagian mendapatkan upah sebagai tenaga kerja penuh.

”Dengan pemberlakuan sistem pengupahan berdasar jam kerja, diperkirakan akan ada kelompok pekerja yang berpotensi kehilangan sebagian pendapatan,” katanya. Padahal, lanjut dia, selama ini golongan tersebut masuk ke kelompok ekonomi kelas menengah bawah.