Imbas Pilkada 2018, Jokowi Menguat, Koalisi Pendukung 08 Goyah?

Prabowo Subianto

JawaPos.com – Hasil perhitungan cepat (quick count) di Pilkada Serentak 2018 telah resmi dirilis oleh beberapa lembaga survei. Hasilnya pun cukup mengejutkan, partai politik dengan basis massa besar banyak tumbang di perhelatan akbar lima tahunan itu.

Misalnya saja, Partai Gerindra dan PDIP yang hanya dapat meraih kemenangan di bawah 35 persen pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi. Kondisi ini tentu saja banyak yang menilai akan berdampak dengan kekuatan di Pilpres 2019.

Diketahui, baik Partai Gerindra dan PDIP memang tengah gencar mencanangkan kadernya untuk maju menjadi orang nomor satu Indonesia. Sementara Partai Gerindra dengan mengusung Ketua Umumnya Prabowo Subianto, sementara PDIP dengan kader anyarnya, Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP diprediksi akan mendapatkan dukungan yang maki kuta untuk di Pilpres 2019. (JawaPos.com)

Namun, setelah kondisi menelan banyak kekalahan di pilkada, bisa dikatakan PDIP masih diuntungkan daripada partai berlambang kepala burung garuda itu. Sebab, beberapa partai koalisi pendukung Jokowi tak mempermasalahkan dengan hasil itu.



Beberapa di antaranya pun akan tetap setia mendukung pencalonan sang mantan Gubernur DKI Jakarta. Mereka adalah Partai Golkar, Nasdem, PPP, dan Partai Hanura. Empat partai itu masih solid untuk mendukung Jokowi menjadi presiden dua periode.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly mengaku, partainya tetap akan konsisten mendukung pencalonan Jokowi. Hasil pilkada ini dinilainya justru semakin memperkuat konsolidasi untuk mendukung pencalonan mantan Wali Kota Surakarta itu.

“Pilkada 2018 ini menegaskan Pak Jokowi semakin kuat karena partai-partai politik pendukung Pak Jokowi dapat memenangkan Pilkada serentak,” kata Ace kepada JawaPos.com, Kamis (28/6).

Lantas benarkah seluruh partai koalisi pengusung pendukung Jokowi tetap solid mendukung pencalonan pria kelahiran kota Solo itu? Apalagi, beberapa di antaranya juga sama-sama memiliki kepentingan untuk mengusung cawapres.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku, partainya akan tetap setiap mengusung pencalonan Jokowi dalam pilpres. Bahkan, berbagai alasan pun dinilainya tak akan menggoyahkan pendiriannya untuk tetap bersama mendukung pencalonan mantan Wali Kota Surakarta itu. Termasuk pula polemik mengenai pengusungan cawapres.

“Nasdem itu tegak lurus, apa pun yang terjadi, tsunami, gempa besar, tetap berjuang bersama Jokowi lah membangun republik ini,” tegasnya.

Sementara itu, kondisi yang sedikit berbeda mungkin terjadi di gerbong koalisi pendukung Prabowo Subianto atau juga dikenal dengan sebutan 08. Pasalnya, selain sedang mengalami defisit dana politik, ditambah dengan hasil pilkada serentak 2018 yang kurang baik. Partai Gerindra bisa jadi semakin sulit mencari partai koalisi untuk mendukung pencalonan mantan Danjen Kopassus itu.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku partainya tetap optimistis akan mencalonkan Prabowo Subianto di pilpres 2019 mendatang. Ia menyebut, hasil Pilkada Serentak 2018 yang dicapai partai berlambang kepala burung garuda itu dinilainya tak begitu buruk.

Dia pun mencontohkan di pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Kala itu pasangan yang diusungnya bersama PKS dan PAN dapat mematahkan prediksi bahwa suara jagoannya itu di bawah 7 persen. Nyatanya, suara yang diusungnya itu dapat melejit jauh sampai ke 29 persen.

Begitu pula hasil pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, pasangan yang dijagokannya, Sudirman Said – Ida Fauziah diketahui telah dapat menembus angka psikologis dari berbagai prediksi lembaga survei. Dari dugaan kalah telak dengan mendapatkan suara belasan persen saja, menjadi setidaknya 44 persen suara versi hasil quick count.

“Kita sangat optimistis bahwa Pak Prabowo akan mendapatkan dukungan yang lebih nyata dan kuat di Pilpres 2019,” ucapnya.

Tak hanya itu, Partai Gerindra pun menyebut dengan hasil ini akan terus beriringan dengan PKS dan PAN dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang. Mereka pun akan mendudukan kembali ihwal koalisi bersama dengan para petinggi partai.

Terpisah, kepada JawaPos.com, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga mengaku belum pasti mendukung pencalonan Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Ia menyebut, partai berlambang matahari terbit itu akan melakukan Rakernas pada Juli 2018 terlebih dahulu.

Dalam agenda itu, nantinya hasil pemilihan kepala daerah pun juga akan masuk dalam pembahasan, termasuk pula berbagai capaian evaluasi dari parpol. Rakernas itulah yang nantinya akan memutuskan ihwal calon presiden yang akan diusung oleh PAN.

“Untuk itu PAN akan menetapkan paslon di pilpres pada saat Rakernas PAN nanti,” ucapnya.

Berbeda PAN yang masih bingung menetukan pilihannya, rekan sejawatnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru semakin mantap untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Abdul Hakim.

Ia menyebut, hasil pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 itu sebagai sinyal bahwa gerakan ‘2019 Ganti Presiden’ yang dicanangkan kadernya semakin realistis. Sebaliknya, dengan hasil ini, ia pun mengaku akan terus menguatkan kerja sama dengan Partai Gerindra dan PAN.

“Sampai saat ini tidak terbesit untuk berpisah (dengan Gerindra dan PAN), bahkan kami akan menguatkan konsolidasi untuk Pilpres 2019,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kondisi politik yang tengah dialami Partai Gerindra merupakan jalan terjal bagi perjuangan Prabowo menatap Pilpres 2019. Ia pun menyebut tak ada cara lain bagi mantan Pangkostrad TNI itu untuk terus berpacu mencari dukungan.

Selain harus sibuk mencari dukungan guna memenuhi ambang batas presiden, Prabowo pun disarankan untuk aktif bergerak ke masyarakat bawah. Cara itulah yang dapat meningkatkan kembali nilai tawar Prabowo di mata masyarakat luas.

“Tak ada waktu santai bagi Prabowo jika ingin serius menang pilpres. Mulai saat ini harus rajin-rajin kerja konkret ke bawah. Prabowo tak bisa terus melulu mengkritik pemerintah tanpa kerja nyata di bawah,” ucapnya.

Dalam hal peningkatan nilai tawar kepada Parpol, Adi pun menyarankan dua hal kepada Prabowo. Pertama, Gerindra tetap memaksakan dengan skema sang ketua umum maju sebagai penantang Jokowi dengan kekuatan yang ada.

Kedua, kata Adi, Prabowo dengan segala kerendahan hati mundur menjadi calon presiden dan memutuskan menjadi king maker dengan mengusung paslon yang memiliki suara yang kuat.

“Soal ini, semuanya tergantung Prabowo apa ia rela memberikan karpet merah bagi calon lain selain dirinya,” tutupnya.

(ce1/aim/JPC)