IKIP Budi Utomo Adukan Dua Portal Online ke Dewan Pers

MALANG KOTA- IKIP Budi Utomo (IBU) Malang mengadukan dua portal online, Serambi Banten.id dan www.harianguru.com. Penyebabnya, dua media itu menyebarkan berita yang meresahkan karena data yang diunggah tidak valid.

Mereka menyatakan bahwa kampus ini bermasalah sehingga alumninya tidak bisa mengikuti seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil).  Rektor IKIP Budi Utomo Dr Nurcholis Sunuyeko MSi membeberkan, berita yang diunggah oleh www.harianguru.com itu diunggah sejak medio Juli 2016 lalu dan hingga kini terus muncul.

Bahkan ulasan dengan judul “Ini Daftar 243 Kampus yang Tidak Bisa Ikut Tes CPNS 2016-2017” tersebut masuk dalam kolom populer dan tidak ada update. Sehingga terus diakses pembaca hingga saat ini. ”Padahal, dalam perkembangannya, data tersebut telah berubah,” ujarnya dalam konferensi pers di kampus C, tadi siang (31/7).

Validasi data Kemenristekdikti, lanjut Nurcholis, jumlah PTS yang masuk dalam pembinaan tahun ini (tahun ajaran 2018/2019) tinggal menyisakan 32 PTS (perguruan tinggi swasta) saja. Namun karena tidak ada pembaruan berita, akibatnya banyak pihak yang beranggapan jika PTS dengan status pembinaan masih tetap 243. ”Dalam berita tersebut, IKIP Budi Utomo berada diurutan 109 PTS bermasalah. Akibatnya, informasi itu menjadi salah dan cenderung menyesatkan,” terang dia.

Lebih lanjut Nurcholis menerangkan, pada saat berita itu dilansir 2016, IKIP Budi Utomo sendiri telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi). Didasarkan pada keputusan BAN-PT nomor: 1025/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016 yang berlaku hingga 17 Juni 2021. ”Kami terakreditasi B per 17 Juni 2016. Seluruh program studi di kampus ini juga telah terakreditasi,” tambah dia.

Sementara, menyikapi kabar yang diunggah dua media online itu, pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan meminta pencabutan  berita. Pihaknya juga berkirim surat kepada Dewan Pers. Langkah lain adalah mengirim surat kepada beberapa Pemda (pemerintah daerah) di Jawa Timur, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).

Isinya menjelaskan bahwa IKIP Budi Utomo adalah perguruan tinggi yang sah. ”Banyak alumni kami dari Sambas, Kalimantan Barat. Karenanya, salah satunya kami berkirim surat ke Bupati Sambas agar alumni IKIP Budi Utomo bisa mengikuti seleksi CPNS di sana,” kata Nurcholis. ”Untungnya, sejauh ini kabar tersebut tidak berdampak pada penerimaan maba (mahasiswa baru). Dari kuota 1.010 tahun sudah hampir terpenuhi. Tapi, para alumni yang jadi resah,” tandas dia. (nen)