ICW Minta Ari Askhara Tak Cuma Dipecat, tapi Diproses Hukum

JawaPos.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus penyelundupan motor dengan merek Harley Davidson yang dilakukan ?oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Peneliti ICW, Adnan Topan Husodo meminta proses hukum terhadap Ari diteruskan.

Menurutnya, sanksi untuk Ari tidak boleh hanya pemberhentian dari jabatan bos Garua Indonesia. Sebab yang dilakukannya adalah penyalahgunaan kekuasaan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

“Harus ada proses hukum. Praktik-praktik seperti itu tidak bisa ditoleransi,” ujar Adnan saat dikonfirmasi, Sabtu (7/12).

Adnan menambahkan, proses hukum harus dilakukan supaya ada efek jera dan contoh tegas bagi pejabat lain. “Kalau hanya begitu (dipecat) nanti ?akan kebiasaan. Jadi bagaimana kita mau mencapai BUMN yang sehat?” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan Menteri? Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang memecat Ari Askhara. Dia berharap ketegasan Erick ini tidak hanya di awal masa jabatannya.

“Diharapkan, langkah ini bukan hanya langkah populis di awal periode. Tetapi, sangat diperlukan untuk dilanjutkan pada masa berikutnya,” ujar Saleh saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (7/12).

Saleh mengatakan, tindakan Erick memecat Ari bisa menjadi peringatan bagi pimpinan BUMN lain. BUMN diharapkan menjadi perusahaan negara yang mendapat keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap Erick Thohir bisa membenahi BUMN menjadi lebih baik. Menurutnya, perlu ada gebrakan yang membuat BUMN lebih baik.

“BUMN tidak boleh jadi beban negara. Sebaliknya, BUMN harus menjadi salah satu sumber terbesar pemasukan keuangan negara setelah pajak,” katanya.

Dia optimistis, Erick dapat menjalankan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebaik-baiknya. “Saya yakin Pak Erick mampu melaksanakan hal itu. Perusahaan swasta saja bisa untung, apalagi perusahaan negara yang dimodali dari dana APBN,” ungkapnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Gunawan Wibisono