Hukuman Terberat untuk Duo Srikandi

SURABAYA – Suasana haru menyelimuti ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya kemarin (19/12). Sejumlah eks legislator yang dinyatakan bersalah karena menerima suap dana pokok pikiran (pokir) dari eksekutif tampak menangis usai Hakim Ketua Cokorda Gede Artana membacakan putusan.

Rahayu Sugiarti misalnya. Eks wakil ketua DPRD Kota Malang, itu tidak mampu berjalan sehingga harus dipapah keluarganya. Terdengar tangisan lirih dari Rahayu saat dipapah family-nya dari ruang sidang menuju ruang transit terdakwa.

Politikus Partai Golkar (PG) itu divonis 4 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider 1 bulan penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni 5 tahun penjara.

Hal yang sama juga tampak pada terdakwa Tri Yudiani. Politikus PDIP itu juga tampak tak bisa menahan air mata saat dirangkul family-nya usai pembacaan vonis. Mantan anggota Komisi D (Bidang Pendidikan) DPRD Kota Malang itu tidak berkata apa-apa. Hanya isakan tangis yang terdengar saat dia berjalan keluar ruang sidang. Yudis–panggilan akrab Tri Yudiani–divonis sama dengan Rahayu, yakni 4 tahun 2 bulan.

 

Nanda Diminta Kembalikan Uang Rp 150 Juta

Sementara Ya’qud Ananda Gudban tampak tegar meski vonis yang diterimanya lebih berat. Politikus Partai Hanura itu divonis 4 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 200 juta atau subsider 1 bulan penjara. Nanda–sapaan Ya’qud Ananda Gudban– juga dikenakan sanksi tambahan. Yaitu, mengembalikan uang negara Rp 150 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu sebulan sejak vonis dijatuhkan, aset Nanda akan disita dan dilelang. Tapi, jika tetap tidak bisa memenuhi, risikonya Nanda menjalani hukuman tambahan 3 bulan penjara.

Usai sidang, Nanda enggan berkomentar banyak terkait vonis yang dijatuhkan kepadanya. ”Justice is no longer exist (keadilan tidak ada lagi),” ujar Nanda sambil berjalan ke luar ruang sidang saat dikonfirmasi kemarin.

Selain Nanda, dua eks legislator lain juga mendapat hukuman paling berat. Yakni, Bambang Sumarto (eks ketua Komisi C DPRD) dan Sulik Lestyowati (eks ketua Komisi A DPRD). Masing-masing mendapat vonis seperti Nanda, yakni 4 tahun 8 bulan penjara.

Sedangkan vonis untuk terdakwa lainnya beragam. Abdul Hakim (eks ketua DPRD) divonis 4 tahun 2 bulan, Imam Fauzi (4 tahun 1 bulan), Saiful Rusdi (4 tahun 1 bulan), Hery Subiantono (4 tahun 6 bulan), Sukarno (4 tahun 1 bulan), Heri Pudji Utami (4 tahun), dan Abdul Rohman divonis 4 tahun 2 bulan (selengkapnya baca grafis).

Dari 18 terdakwa tersebut, semuanya diminta membayar Rp 200 juta/subsider 1 bulan penjara. Selain itu, hak politik mereka juga dicabut semua untuk tiga tahun ke depan. Khusus Sulik diminta mengembalikan uang Rp 117 juta, sedangkan Bambang Sumarto diminta mengembalikan Rp 120 juta.

Usai membacakan vonis, Cokorda memberi kesempatan para terdakwa untuk menyampaikan tanggapannya. ”Silakan terdakwa konsultasi (ke penasihat hukum). Apakah menerima, pikir-pikir, atau banding,” kata Cokorda.

Empat orang di antaranya jawab pikir-pikir. Mereka adalah Sulik, Bambang, Nanda, dan Imam Fauzi. Delapan terdakwa lainnya menerima vonis tersebut. ”Saya pikir-pikir dulu,” jawab Sulik.

Sementara itu, JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arief Suhermanto menyatakan, pihaknya belum menentukan sikap untuk tiga terdakwa. Yakni, Nanda, Sulik, dan Bambang. ”Masih pikir-pikir. Ada 1–7 hari untuk masa ini (menentukan langkah banding atau tidak),” kata Arief.

Lebih lanjut, Arief menyatakan, semua terdakwa sudah mengembalikan uang suap. Kecuali tiga terdakwa: Nanda, Sulik, dan Bambang. Jadi, pihaknya menyatakan pikir-pikir untuk vonis tiga terdakwa ini. ”Karena tuntutan kami 7 tahun, tapi vonisnya empat tahun delapan bulan. Makanya kami akan pikir-pikir dulu,” imbuhnya.

 

Jadi JC, Heri Pudji Masih Divonis 4 Tahun

Disinggung mengenai vonis Heri Pudji Utami yang tidak jauh beda dengan terdakwa lainnya, Arief menilai wajar. Meski pengajuan Heri sebagai justice collaborator (JC) dikabulkan, tapi vonis 4 tahun dianggap wajar dan sesuai undang-undang (UU). ”Karena hukuman minimalnya empat tahun. Paling berat 20 tahun,” ungkapnya.

Sebelumnya, hakim Tipikor Surabaya juga sudah menjatuhkan vonis untuk M. Arief Wicaksono. Eks ketua DPRD Kota Malang itu merupakan terdakwa jilid pertama. Hakim tipikor sudah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Arief bersama sekitar 40 terdakwa lain diduga menerima suap dana pokir dari eksekutif pada 2015. Besarannya bervariatif, yakni Rp 12,5 juta–Rp 15 juta. Dana senilai total Rp 700 juta dari rekanan dinas pekerjaan umum perumahan dan pengawasan bangunan (DPUPPB) itu dibagikan Arief kepada anggotanya. Kini masih ada sekitar 22 eks legislator yang masih menjalani penyidikan di KPK.

Sedangkan dari unsur eksekutif sudah ada dua pejabat yang ditahan. Yakni, Jarot Edy Sulistyono (mantan kepala DPUPPB) dan Moch. Anton (mantan wali Kota Malang).

 

Abdul Hakim: Saya Berusaha Ikhlas Menjalaninya

Sementara itu, dalam sidang kemarin ada terdakwa yang membuat puluhan pengunjung sidang terkejut. Tepatnya saat Abdul Hakim memberikan jawaban atas pertanyaan Hakim Ketua Cokorda Gede Artana. ”Silakan konsultasi. Menerima, pikir-pikir, atau banding,” kata Cokorda.

Tanpa keraguan, politikus PDIP tersebut menjawab dengan tegas dan suara lantang. ”Saya menerima. Mungkin ini sudah jalan yang terbaik dari Allah SWT,” tegas Hakim.

Usai sidang, Hakim menceritakan bahwa dia ikhlas menerima semuanya. Dia menganggap hal tersebut ujian dari sang pencipta. ”Saya akan berusaha ikhlas untuk menjalaninya,” ungkap dia.

Dia juga berpesan kepada para anggota dewan yang diangkat melalui proses pergantian antar waktu (PAW). Agar tidak terjerat kasus korupsi seperti yang dia alami, Hakim meminta mereka tetap kritis dan diwanti-wanti untuk taat pada aturan. ”Pokoknya, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Itu saja,” tandas dia.

 

Pewarta: Imam Nasrodin
Copy Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Mahmudan
Foto: Darmono