Hingga September Sudah 46 Bayi yang Mati

MALANG KOTA – Meski jumlahnya sedikit dibandingkan kota/kabupaten yang lain di tingkat Provinsi Jawa Timur, namun hingga kini Kota Malang belum sepenuhnya terbebas dari kasus kematian ibu dan bayi.

Data Dinkes Kota Malang mencatat terdapat 10 kasus kematian ibu pada 2018, serta 7 kematian hingga September tahun ini. Meski begitu, 4 di antaranya sudah tidak lagi berdomisili dan melakukan pelayanan kesehatan di Kota Malang.

Sedangkan untuk kematian bayi pada 2018 terdapat 80 kasus, dan berkurang jumlahnya hingga September tahun ini, yaitu 46 kasus. Namun jumlah ini diprediksi akan bertambah hingga akhir tahun mendatang.

Jumlah tersebut menempatkan Kota Malang di posisi ke-25 dalam jumlah kematian ibu, serta posisi 27 dalam jumlah kematian bayi di Provinsi Jawa Timur pada 2019.

Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinkes Kota Malang Meifta Eti Winindar SST MM menyebutkan meski jumlahnya tergolong sedikit dibandingkan dengan kota/kabupaten yang lainnya, namun pihaknya terus mengintensifkan monitoring demi mengurangi kasus kematian keduanya.

Menurutnya, kematian ibu berisiko terjadi pada ibu hamil yang usianya terlalu tua, yakni di atas 35 tahun. ”Selain itu, risiko juga banyak terjadi pada ibu hamil yang usianya terlalu muda, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak kelahirannya,” katanya. Masalah kematian ibu ini tidak dapat lepas dari program Keluarga Berencana (KB). Itu untuk mengatur jarak kelahiran.

Sedangkan kematian bayi banyak terjadi pada bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi BBLR merupakan salah satu indikator adanya masalah kesehatan pada ibu hamil. Antara lain anemia dan tidak tersalurnya makanan kepada janin dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah ibu hamil terlalu banyak terpapar asap rokok.

Upaya monitoring yang pertama dilakukan dengan cara sosialisasi mendeteksi dini ibu hamil berisiko tinggi pada 6.041 kader posyandu di Kota Malang. ”Semua kader posyandu harus mengawal ibu  hamil sejak awal kehamilan hingga rencana persalinan, serta pencegahan komplikasinya,” terang perempuan yang akrab disapa Meifta tersebut.

Upaya lainnya adalah diadakannya kelas ibu hamil di tiap kelurahan dengan bidan di setiap wilayah. Selanjutnya untuk menghindari keterlambatan rujukan ke rumah sakit, salah satu upaya yang dilakukan dinkes adalah bekerja sama dengan 8 rumah sakit untuk program Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan (Jampersal).

Antara lain dengan RST Soepraoen, RS Lavelette, Persada Hospital, RSI Aisyiyah, RS Panti Nirmala, RS Panti Waluya Sawahan RKZ, RS Hermina Tangkubanprahu, dan RS Universitas Brawijaya. ”Program-program ini kan bersinergi ya, jadi melibatkan banyak pihak,” tandasnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas bayi baru lahir, 2020 mendatang Dinkes Kota Malang akan memulai program skrining hipotiroid kongenital untuk mendeteksi dini adanya keterbelakangan mental pada anak.

Pewarta : ar1
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mardi Sampurno