Hasto Narasikan Harun Masiku Sebagai Korban, KPK: Salah Kesimpulan

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, politikus PDI Perjuangan Harun Masiku bukan korban terkait kasus proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Lembaga antirasuah menyebut, penetapan tersangka terhadap Harun didasarkan pada bukti permulaan yang cukup kuat.

Pernyataan ini membantah narasi yang dimainkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa kadernya Harun Masiku merupakan korban dari kasus PAW.

“Jadi, ini yang perlu kami klarifikasi, ya, terkait dengan tersangka HAR, tentu ketika kami menetapkan tersangka dengan bukti permulaan yang cukup bahwa ada dugaan Tipikor terkait dengan pemberian dan penerimaan suap,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini meyakini, berdasarkan alat bukti yang kuat dan pemeriksaan sejumlah saksi, bahwa memang Harun merupakan kunnci dari kasus PAW. Maka narasi yang dimainkan Hasto tidak benar.

“Kami meyakini berdasarkan alat bukti yang ada dan terus kami periksa saksi-saksi adalah terkait dengan tipikor. Jadi, bukan sebagai korban,” tegas Ali.

Menurutnya, jika disimpulkan sebagai korban. Hal itu merupakan kesimpulan yang terlalu dini. Karena kasus ini pun masih proses penyidikan dengan diperiksanya sejumlah saksi.

“Menurut kami adalah kesimpulan yang terlalu dini, karena memang kami meyakini semua alat bukti yang kami miliki adalah cukup bahwa para tersangka ini adalah para pelaku tipikor suap-menyuap,” tukas Ali.

Kendati demikian, hingga kini Harun belum juga kooperatif mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Harun yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengurusan PAW sejak Kamis (9/1) kini merupakan buronan KPK.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa kadernya Harun Masiku merupakan korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini karena hingga saat ini Harun belum juga kooperatif mendatangi gedung KPK.

“Tim hukum kami mengimbau untuk bersikap kopratif, tidak perlu takut karena dari seluruh kontruksi yang dilakukan tim hukum beliau menjadi korban atas tindak penyalahgunaan kekuasaan itu,” ucap Hasto usai menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

Hasto memandang, kasus yang menyeret-nyeret partainya dinilai dapat diselesaikan secara sederhana. Dia menyebut, sesuai putusan MK dan fatwah MA, Harun dinyatakan sebagai calon anggota legislatif terpilih.

“Hanya, ada pihak yang menghalang-halangi,” cetus Hasto.

Sebagaimana diketahui, Harun diduga merupakan salah satu kunci terkait perkara yang diduga melibatkan petinggi PDIP. Penyidik lembaga antirasuah hingga kini masih mendalami asal-usul uang Rp 400 juta yang diberikan untuk Wahyu Setiawan melalui sejumlah perantara.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan