Hari Terakhir, Tak Satupun Peserta Pemilu di Sulsel Setorkan LPSDK

JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menutup proses Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk seluruh  peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Rabu (2/1). Hingga pukul 18.00 WITA, tak ada satupun partai politik (Parpol) yang menyetorkan laporan dana kampanyenya ke KPU.

Komisioner KPU Sulsel, Upi Hastati menjelaskan, calon anggota legislatif (Caleg) mempunyai hak untuk membelanjakan langsung uangnya yang berbentuk dana kampanye. Kewajiban caleg, melaporkan seluruh biaya pengeluaran dana kampanyenya ke parpol masing-masing. Sehingga nanti seluruh biaya kampanye yang dikeluarkan oleh caleg itu diinput dan dihitung total menjadi belanja jasa pemilu melalui parpol sebelum disetorkan ke KPU. 

“Meskipun calegnya nanti membelanjakan langsung uangnya, beli bahan kampanye misalkan. Tetapi semua nota-nota pengeluarannya itu dilapor ke partainya. Nanti akan dihitung total berapa pengeluaran, orang per orang diakumulasi total menjadi menjadi belanja jasa,” kata Upi di kantornya. 



Seluruh total pengeluaran dana kampanye caleg akan masuk dalam perhitungan parpol. Nantinya, jumlah itu akan terakumulasi di masa Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke KPU di tahap selanjutnya. 

Artinya tak ada sanksi yang dijatuhkan dalam proses LPSDK ini. Sanksi hingga diskualifikasi justru berlaku pada masa LPPDK jika parpol tak menyetorkan ke KPU. 

“Jadi kalau sekarang memungkinkan kalau LPSDK itu nihil. Atau tidak menuntut pencatatannya untuk penerimaan sumbangannya. Tetapi setelah LPSDK ditutup peserta pemilu itu masih bisa menerima sumbangan, apa lagi ini menjelang kampanye akbar. Nanti tercatatkannya di periode LPPDK,” terangnya. 

Saat ini lanjut Upi, KPU hanya melakukan penghitungan total berapa peserta pemilu baik dari unsur partai hingga DPD. Setelah perhitungan rampung, KPU bakal melakukan pemanggilan untuk permintaan klarifikasi kepada para peserta. 

“Nanti akan disurati kenapa sampai tidak melaporkan LPSDK nya sampai yang terlambat melaporkan LPSDK nya. Itu kami akan panggil dan akan buatkan berita acara dan dilaporkan ke KPU RI,” pungkasnya. 

(rul/JPC)