Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, Ada 3 Catatan Kriminalisasi Dokter

Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, Ada 3 Catatan Kriminalisasi Dokter

JawaPos.com – Profesi seorang dokter ternyata tak lepas dari risiko. Banyaknya risiko dalam setiap melakukan tindakan ternyata bisa mendorong dokter terjebak dalam ancaman pidana atau kriminalisasi. Isu inilah yang diangkat dalam Hari Kesadaran Hukum Kedokteran yang dicanangkan tanggal 27 Juni.

Para dokter menyadari bahwa pelayanan kedokteran tidak bisa lepas dari aspek hukum yang melingkupinya. Hubungan dokter-pasien tidak lagi dalam pola paternalistik yang asimetris namun berubah menjadi partnership atau lebih dikenal dengan patient-centered. Di sinilah kemudian dokter dan pasien dikenalkan akan hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijalani.

Kajian hukum secara umum kemudian diperkaya dengan kajian-kajian hukum kesehatan atau kedokteran. Istilah ‘malpraktik’ mulai sering muncul ke khalayak sebagai sebuah stigma yang melekat kepada dokter. Hal ini tanpa disadari telah mempersempit subyek atau pelaku malpraktik yang seharusnya dapat terjadi di semua profesi. Hal ini pulalah yang membuat beberapa dokter tertarik untuk mempelajari ilmu hukum khususnya terkait dengan ilmu hukum kesehatan atau kedokteran.

“Kita menghendaki UU dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Bicara soal pidana tentu dijelaskan dulu apakah melanggar SOP, apakah itu bukan pidana perdata tapi pelanggaran disiplin,” kata
Ketua Umum PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Prof. Dr. dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG(K) dalam
Seminar Urun Rembug Nasional, Kamis (28/6).



Marsis mencontohkan kasus dokter Bimanesh dalam kasus terpidana kasus korupsi Setya Novanto, memang merupakan ranah pidana. Namun ketika dokter sudah bekerja sesuai standar kemudian terjadi risiko medik, itu tak berhak dituntut.

“Kami inginnya jangan sampai dokter dikriminalisasi. Dokter tak lakukan kesalahan. Jika kemudian pasien meninggal tapi dokter sudah bekerja sesuai SOP itu adalah resiko medik yang dikerjakan sesuai standar, bukan salah dokternya,” tukasnya.

Seluruh jajaran IDI baik PB IDI, IDI Wilayah, IDI Cabang, dan Perhimpunan di lingkungan IDI diharapkan dapat membuat kegiatan peringatan Hari Kesadaran Hukum Kedokteran tersebut. Sedikitnya sesuai catatan IDI, ada tiga kasus besar kriminalisasi yang dialami oleh dokter yang dituntut oleh keluarga pasien.

Sejarah awalnya, masyarakat Indonesia pada umumnya dan komunitas kedokteran pada khususnya banyak mengingat peristiwa di mana ribuan dokter turun ke jalan pada tanggal 27 November 2013. Saat itu para dokter menyampaikan pendapat keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memvonis bersalah terhadap dokter Ayu dkk.

Tiga orang dokter residen saat itu di bagian kebidanan dan kandungan itu dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian terhadap pasiennya. Karena kealpaannya tersebut MA menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 10 bulan. Atas keberatan tersebut, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan akhirnya keputusan MA untuk membebaskan dokter Ayu dkk.

2. Kasus Dokter Setyaningrum

Banyak kalangan masyarakat dan bahkan kalangan kedokteran di Indonesia yang tidak mengingat akan kasus yang menimpa dokter Setyaningrum. Dokter Setyaningrum adalah seorang dokter umum di Puskesmas Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kasusnya terjadi di awal tahun 1979 di mana pasiennya mengalami syok anafilaktik setelah penyuntikan antibiotik Streptomisin. Meski telah dilakukan penanganan syok dengan menyuntikkan Adrenalin, Cortison, dan Delladryl namun nyawa pasien tidak tertolong. Suami pasien yang merupakan seorang tentara melaporkan kejadian yang menimpa istrinya ke polisi.

Dalam proses selanjutnya, dokter Setyaningrum dijatuhkan hukuman pidana penjara tiga bulan dengan masa percobaan 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Pati. Selanjutnya dalam proses banding ditahun 1982, Pengadilan Tinggi Semarang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pati. Namun pada proses kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negri Pati dan putusan Pengadilan Tinggi Semarang. Putusan MA ini terjadi pada tanggal 27 Juni 1984.

Dari peristiwa yang dialami oleh dokter Setyaningrum ini menimbulkan beberapa dampak bagi pelayanan kedokteran saat itu, salah satunya yang dominan adalah para dokter menjadi lebih berhati-hati bahkan sebagai besar menimbulkan ketakutan akan akibat tindakan kedokteran yang diambil. Situasi ini lebih dikenal dengan “defensive medicine”. Para dokter merasa bahwa profesi dokter sangat mudah dikriminalisasi.

3. Kasus Dokter Heryani

Dokter Heryani merupakan dokter kandungan yang kasusnya bergulir di Palu, Sulawesi Tengah. Beruntungnya dokter Heryani divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Palu setelah kasusnya bergulir selama 1 tahun. Dokter Heryani bertugas di RSUD Anutapura Palu. Jaksa Penuntut Umum tak dapat membuktikan tuntutannya.

Kasusnya bermula ketika pasien atas nama Nur Indah Restuwati meninggal saat melahirkan anak ketiga pada Agustus 2016. Saksi-saksi mengatakan saat pasien masuk ke rumah sakit pun pasien sudah mengalami perdarahan. Saat operasi caesar dan ikat kandungan dilakukan, bayi pasien dapat dikeluarkan dari kandungan dalam keadaan selamat. Namun ditemukan gangguan perdarahan pada plasenta yang melekat di dinding rahim pasien. Kondisi emergency saat itu menjadi dasar dilakukannya kuretasi.

Saat di ruang pemulihan, pasien sempat sadarkan diri bahkan berbicara dengan dokter. Namun kondisi kembali drop lalu dipindahkan ke ruang ICU hingga akhirnya meninggal dunia. Hakim persidangan menilai dokter Heryani sudah bekerja sesuai standar dan tidak terjadi kelalaian.

(ika/JPC)