Hari Ini, Agenda KPK Memeriksa Anggota DPRD Kota Malang

MALANG KOTA – Terkait dugaan suap yang menjerat mantan ketua DPRD Kota Malang M. Arief Wicaksono, KPK telah mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota dewan pagi ini (18/10). Salah satunya Erni Farida, anggota Komisi D (Bidang Perundang-Undangan). Semula, wakil rakyat itu akan diperiksa kemarin (17/10). Namun, karena dia baru tiba dari kunjungan kerja ke Jakarta sehingga jadwal pemeriksaan mundur hari ini.

Pemanggilan anggota dewan sebagai saksi ini untuk mendalami ke mana saja aliran uang suap untuk Pak Ketua (sebutan M. Arief Wicaksono di kalangan sesama dewan).

Dalam kasus ini, Arief yang sudah ditetapkan sebagai tersangka per 11 Agustus lalu dijerat dua kasus dugaan suap. Pertama, suap senilai Rp 250 juta yang diterima dari Hendrawan Maruzzaman, bos PT ENK. Kedua, suap senilai Rp 700 juta dari Kepala Dinas PU Jarot Edy Sulistyono. Kedua suap itu berkaitan dengan proyek Jembatan Kedungkandang.

Ketua Komisi D Imam Fauzi menyatakan, dia juga mendapat panggilan pemeriksaan dari KPK. Surat panggilan sudah dia terima. ”Saya sudah mendapatkan undangan untuk hadir di Polres Malang Kota pada Sabtu (21/10),” katanya.

Dia menyatakan, sudah dua kali ini mendapatkan undangan dari KPK. Kali pertama diperiksa pada 15 Agustus lalu untuk kasus yang sama. Terkait pemanggilan pemeriksaan itu, dia menyatakan biasa saja. ”Sebagai warga negara yang baik harus memenuhi panggilan,” kata politikus PKB ini.

Dia menyatakan, tidak akan tersangkut dengan kasus tersebut. Sebab, dia tidak tergabung di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang sehingga tidak ikut dalam pembahasan anggaran Jembatan Kedungkandang. ”Komisi D kan tidak ada sangkut pautnya dengan penganggaran,” tandas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi C (Bidang Pendidikan) DPRD Kota Malang Bambang Sumarto juga mengaku belum menerima surat pemanggilan sebagai saksi. Namun, jika diundang akan bersedia hadir dan menjawab semua pertanyaan penyidik KPK.

”Infonya dari teman-teman DPRD banyak yang diundang, tapi saya belum menerima suratnya secara langsung,” kata politikus Partai Golkar ini.

Dia menambahkan, dalam kasus dugaan suap di proyek Jembatan Kedungkandang, pihaknya tidak tahu-menahu. Komisi C memang membidangi di proyek pembangunan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

”Ya memang kami bertanggung jawab di pembangunan, tapi hanya soal penganggaran, bukan teknisnya di lapangan,” kata Bambang.

Dia menyatakan, soal penganggaran membahas mulai pelemparan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), lalu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016.

”Kalau sudah ada di KUA PPAS, kami berani menyetujui. Kecuali kalau tidak ada, kami akan membatalkan,” tegas dia.

Pewarta: Fajrus Shiddiq & Aris Syaiful
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy Editor: Dwi Lindawati