Hamdalah, Ketua DPR dan MPR dari Basis Utama Pengusung Jokowi

PDIP Pasang Badan Bela Jokowi Hadapi Serangan Isu UU KPK - JPNN.com

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: M Kusdharmadi/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR yang disusul Bambang Soesatyo menjadi ketua MPR membuktikan konsolidasi partai politik pendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin (Jokowi – Ma’ruf) berjalan baik.

“Alhamdulillah, ketua DPR dan ketua MPR berasal dari basis utama pengusung Presiden Jokowi,” ujar Hasto melalui layanan pesan, Senin (7/10).

Tak hanya itu, Hasto meyakini konsolidasi politik pemerintahan Presiden Jokowi akan lebih kuat seiring komunikasi dengan Partai Gerindra yang kian baik. Politikus asal Yogyakarta itu lantas menyodorkan kalkulasi politiknya.

“Dengan dukungan lebih dari 60,7 persen kursi di DPR dan membaiknya komunikasi politik dengan Partai Gerindra, bisa dimaknai bahwa konsolidasi politik pemerintahan Jokowi berhasil dan berjalan baik, jauh lebih bagus daripada kondisi 2014 yang lalu,” tuturnya.

Hasto melanjutkan, konsolidasi yang baik di bidang politik itu telah berefek pada revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, UU KPK hasil revisi akan menjadikan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi dan legalitas kuat untuk menentukan arah kebijakan politik hukum nasional.

“Dampaknya pasar akan merespons positif. Sebab dengan berhasilnya konsolidasi politik dan hukum, berbagai ketidakpastian dan risiko politik akan berkurang drastis sehingga meningkatkan kepastian di bidang ekonomi. Stabilitas politik dan hukum sangat diperlukan bagi arah pembangunan perekonomian nasional,” tuturnya.

Hasto mengakui semangat pemberantasan korupsi harus terus diperkuat. Dia menontohkan kader PDIP yang berstatus terdakwa korupsi tidak akan pernah dicalonkan untuk jabatan strategis. PDI Perjuangan juga akan memberikan sanksi pemecatan bagi kader yang terbukti korupsi ataupun terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

“PDI Perjuangan berharap dengan membaiknya stabilitas politik nasional dan kepastian hukum, terlebih dengan potensi pasar yang begitu besar dan infrastruktur jauh lebih siap, maka laju dan gerak investasi akan semakin besar,” tegas Hasto.