Guru Minta Mendikbud Nadiem Pertimbangkan Ketimpangan di Daerah

JawaPos.com – Dua perubahan besar sedang dipersiapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, yakni terkait dengan ujian nasional (UN) dan guru. Dia mengaku membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan.

Soal UN, Nadiem serius ingin melakukan perombakan. ”Baru minggu lalu kami melakukan asesmen bertahap, tahap evaluasi. Jadi ya belum siap (menghapus UN, Red),” ujarnya di kantor Kemendikbud kemarin (30/11).

Nadiem ingin pengkajian dilakukan secara mendalam. Sebab, banyak poin yang akan dievaluasi terkait dengan penyelenggaraan UN selama ini. Menurut dia, wacana perombakan UN didasari banyaknya aduan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Selain itu, pihaknya memang ingin memperbaiki esensi UN, apakah untuk menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem.

Meski begitu, Nadiem menegaskan, masih ada UN tahun depan. Kebijakan yang baru akan diterapkan 2021. ”Yang sudah pasti 2020 masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan. Biar tenang bagi yang sudah belajar,” ungkap mantan bos Gojek tersebut.

Sementara itu, soal guru, Nadiem berjanji segera menyederhanakan berbagai macam aturan, administrasi, kurikulum, hingga berbagai macam asesmen (assessment). Tujuannya ialah membantu guru agar lebih memiliki ruang gerak lagi seperti yang tertuang dalam pidatonya beberapa waktu lalu. ”Tetapi, mohon beri kami berbagai macam input dan beri kami waktu untuk melakukan itu,” tuturnya dalam puncak Hari Guru Nasional (HGN) 2019 di Bekasi kemarin.

Nadiem mengaku sempat pesimistis bisa menyelesaikan segala persoalan guru. Sebab, menurut dia, permasalahan yang ada cukup rumit. Tantangannya terlalu berat. Terutama soal bagaimana meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia.

Namun, problem itu perlahan terkikis setelah Nadiem berdialog dengan sejumlah guru dari berbagai penjuru Indonesia. Apalagi ketika mendengar kisah-kisah guru di lapangan. Salah satunya cerita dari guru di Sulawesi yang mengajak murid-muridnya keluar kelas. Lalu masuk ke hutan untuk mengenali kata-kata serta barang-barang alam dengan menggunakan kosakata adat dan kosakata Indonesia.

Ada pula sekolah di Kalimantan yang setiap minggu dan setiap bulan mengatur orang tua murid datang ke kelas. Tidak hanya untuk mengajar, tetapi juga berpartisipasi dalam kurikulum. ”Setiap kali mendengarkan pikiran dan nasihat dari guru, saya langsung menjadi optimistis lagi,” tegasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengaku akan mendiskusikan lebih jauh dengan Mendikbud wacana perombakan UN. Pihaknya sepakat bahwa UN tetap penting. Tapi hanya sebagai pemetaan. ”Tapi, itu pun dengan catatan ditindaklanjuti. Jangan untuk pemetaan, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kalau sudah dipetakan, diberi pelatihan yang sesuai,” tuturnya.

Senada, Khristina Murtiwati, guru SMPN Persiapan Catubouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, menilai penyelenggaraan UN tidak boleh dipukul rata. Sebab, pasti ada ketimpangan antara anak-anak di daerah dan di kota. ”Karena persoalan di lapangan itu kan beda-beda. Di sekolah kami saja tak ada listrik. Bisa dibayangkan bagaimana kami harus mengejar teman-teman di kota,” ungkapnya.

Untuk bisa mengikuti UN berbasis komputer (UNBK), Khristina harus mengantar murid-muridnya ke kota. Menumpang ke sekolah lain. ”Kalau hujan, jalan putus. Kami harus jalan kaki sejauh 8 kilometer selama tiga jam,” bebernya.

Karena itu, Khristina ingin pemerintah pusat tak sekadar menyelenggarakan UN untuk memenuhi pemetaan. Tetapi juga memberikan tindak lanjut yang signifikan untuk anak-anak didiknya di daerah.

Problem Guru

Di bagian lain, Komisi X DPR meminta Kemendikbud memperhatikan kondisi guru-guru di wilayah perbatasan. Kondisi mereka dinilai sangat mengkhawatirkan. Baik yang berstatus PNS maupun honorer. ”Kesejahteraan mereka masih memprihatinkan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian kemarin.

Guru PNS contohnya. Menurut Hetifah, di beberapa wilayah yang pernah dikunjungi Komisi X DPR, para guru mengeluhkan keterlambatan pencairan gaji dan tunjangan. Pendapatan yang menjadi hak mereka kerap nyantol di kas daerah. ”Bayangkan, gaji saja tidak segera cair. Apalagi tunjangan,” ungkapnya.

Hal itu ditemukan di wilayah terpencil seperti Nunukan, Kalimantan Utara, dan sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Di hampir semua wilayah perbatasan, jelas Hetifah, persoalan pendidikan dan keguruan sangat kompleks. Tidak melulu soal gaji. Banyak pula fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah dan fasilitas penunjang yang memprihatinkan.

Persoalan itu sering menjadi bahan rapat kerja DPR periode 2014–2019 bersama Kemendikbud. ”Mumpung masih dalam suasana Hari Guru, kami minta ini jadi perhatian serius Mas Nadiem sebagai Mendikbud baru,” imbuh politikus Partai Golkar tersebut.

Lebih jauh, Hetifah menyampaikan, persoalan guru honorer diharapkan mendapat solusi konkret di era Mendikbud Nadiem. Berdasar rapat gabungan Komisi X DPR bersama Kemendikbud dan Kemen PAN-RB pada 12 Desember 2018, beber Hetifah, masih banyak guru berstatus tenaga honorer kategori (THK) 2. Jumlahnya mencapai 157.210 orang.

Dari jumlah itu, 12.883 orang dianggap memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPNS. Mereka memenuhi kualifikasi S-1 dan berusia di bawah 35 tahun. Jika lulus seleksi, jelas Hetifah, mereka bisa diangkat sebagai PNS berdasar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).