Gubernur Sumbar Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Berkualitas

Gubernur Sumbar Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Berkualitas

Di hari pencoblosan nantinya, warga diimbau agar memilih calon bukan karena iming-iming semata. Tetapi, pilihan itu lebih pada kualitas calon itu sendiri.

Hal tersebut, disampaikan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, usai menghadiri dialog dan deklarasi komitmen bersama dengan tema Peningkatan Partisipasi Pemilih dan Pengawasan Pemilu Menuju Pemilu yang Berkualitas dan Profesional di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (20/2).

Dalam Dialog tersebut hadir berbagai unsur, mulai dari kalangan mahasiswa, ormas, pengurus partai politik (parpol), KPU, Bawaslu hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar.

“Meningkatnya partisipasi pemilih adalah satu suksesnya pemilu. Tapi, masyarakat juga harus mengenal betul sosok yang akan dipilih. Jangan karena iming-iming sembako, uang, lantas calon itu dicoblos. Bebaskan pilihan dari pengaruh orang lain, memilihkah dengan kesadaran masing-masing,” tegas Irwan.

Selain itu, Irwan juga meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mensosialisasikan para calon kepada masyarakat. Termasuk tahapan dan hari pencoblosan.

“Sosialisasi itu tugasnya KPU, agar pemilih meningkat. Pemda mendukung dan mensukseskan Pilkada. Saya sudah tekankan pada semua pejabat sementara (Pjs) wali kota untuk memastikan ASN netral. Serta, berikan sanksi tegas kepada ASN yang terlibat berpolitik praktis,” tegas Gubernur dua periode itu.

Pilkada kata Irwan, akan selalu sarat dengan kepentingan. Terutama para ASN yang menginginkan jabatannya naik dengan cepat. Lantas, mereka ikut berkampanye dan stor wajah pada calon kepala daerah. Dengan maksud, semoga kelak terpilih, diangkat jadi pejabat.

“Itu tidak jadi hal tabu dan sudah banyak terjadi. Sekarang penentuan jabatan melalui tes dan tidak boleh di isi tim sukses. Yang dibutuhkan itu kualitas,” kata Irwan.

Sementara itu, Direktur Lembaga Survei Sumatra Barat Leadership Forum (SBLF) Edo Andrefson mengatakan, jumlah pemilih setiap kali Pilkada dan Pemilu di Sumbar sejak tahun 2004 terus mengalami penurunan. Hasil survei 2017, pengetahuan masyarakat Padang tentang Pilkada, hanya 60 persen.

“Angkanya sangat rendah. Itu baru soal Informasi tau dan tidaknya. Apalagi nanti saat pencoblosan,” terangnya.

Menurutnya, KPU dan Bawaslu harus lebih proaktif untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih terdorong untuk ikut Pilkada. Selain itu organisasi kemasyarakatan seperti MUI juga bisa berperan dengan mengajak umat memberikan hak pilih dalam Pilkada.


(rcc/JPC)