Golkar Saja Minta 5 Kursi Menteri, Bagaimana dengan PDIP?

Golkar Saja Minta 5 Kursi Menteri, Bagaimana dengan PDIP? - JPNN.COM

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA – Satu per satu partai pendukung Jokowi – Ma’ruf Amin mulai minta jatah menteri. Partai Golkar minta lima kursi pada Kabinet Kerja jilid II. Sedangkan PDI Perjuangan masih enggan membahas bagi-bagi kekuasan pada kepemimpinan Jokowi periode kedua.

Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat kemarin (27/5). Salah satu agendanya adalah membahas pengusulan jatah menteri dan pimpinan DPR, MPR, serta alat kelengkapan dewan (AKD).

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pihaknya mengusulkan lima jatah menteri untuk para kader partai beringin. Permintaan lima kursi menteri itu sangat wajar, karena partai tersebut menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.



Menurut dia, saat ini ada dua kader Partai Golkar yang duduk sebagai menteri. Yaitu, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. “Bisa ditambah tiga lagi, sehingga ada lima orang anggota kabinet dari Golkar,” terang dia usai rapat pleno kemarin.

Selain Agus Gumiwang dan Airlangga, ada beberapa nama lain yang siap jadi menteri, yaitu Ilham Habibie (anak presiden ke-3 BJ Habibie), Ponco Sutowo (anak alm Ibnu Sutowo, pengusaha yang juga mantan direktur Pertamina), Ganjar Razuni (Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar) dan Indra Bambang Utoyo (Ketua DPP Partai Golkar). Nama-nama itu bisa dipilih untuk mengisi lima jabatan menteri yang diusulkan.

(Baca Juga: Golkar Sudah Usulkan Menteri, PDI Perjuangan Kapan?)

Mantan Ketua DPR itu mengatakan, ada beberapa posisi menteri yang cocok untuk kader Partai Golkar. Yaitu, di bidang ekonomi, sosial, teknologi dan posisi lainnya. “Kami hanya menyampaikan bahwa di Partai Golkar cukup banyak yang siap. Tergantung kepercayaan dari presiden,” tutur dia.

Agung mengatakan, pihaknya tidak langsung mengajukan nama-nama itu ke presiden. Nanti DPP Partai Golkar yang akan mengajukan. Jadi, dewan pakar hanya memberikan rekomendasi ke DPP.