Gerindra Tolak Usulan Pemerintah Revisi PKPU Soal Paslon Tersangka

Gerindra Tolak Usulan Pemerintah Revisi PKPU Soal Paslon Tersangka

Melihat usulan itu, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menuturkan, dirinya meyakini lembaga yang diketuai oleh Arief Budiman itu akan menolak jika dipaksa mengeluarkan PKPU.

“Karena kalau KPU mengeluarkan PKPU maka akan bertentangan dengan UU Pilkada, jadi sebetulnya tidak bisa,” kata Riza di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/3).

Ilustrasi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
(RADAR MALANG ONLINE)

Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, satu-satunya peluang untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan Perppu yang diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Namun jika pemerintah menerbitkan Perppu, kata Riza, justru partainya mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi.



“Masa di obral-obral ngebelain calon yang kepala daerah yang tidak berintegritas dan terindikasi kasus korupsi. Di situ kita akan pertanyakan kebijakan pemerintah yang selama ini katanya memberantas korupsi,” tegasnya.

“Tentu (revisi PKPU) justru memberi ruang bagi  partai-partai yang mengusung paslonnya yang terbukti korupsi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Riza juga menyarankan kepada parpol untuk lebih hati-hati lagi memilih pasangan calon yang akan bertarung di pilkada. Sehingga, nantinya dapat menyajikan figur yang berintegritas.

“Saya kira ini harus jadi pelajaran bagi pemerintah dan  parpol untuk ke depan agar lebih teliti, lebih cermat, hati-hati dalam mengusung paslon, harus dipastikan tidak hanya kompetensi, tapi juga harus dipastikan bebas korupsi,” pungkasnya.


(aim/JPC)