Geliat DPRD Kota Malang Menjalankan Amanat Rakyat

DPRD Kota Malang terbilang produktif di tengah keterbatasan yang dihadapi. Salah satunya adalah upaya wakil rakyat dalam menuntaskan peraturan daerah (perda). Seperti apa ikhtiar atau upaya yang dilakukan DPRD Kota Malang?

Anggota DPRD Kota Malang boleh saja minim, namun roda gigi badan legislatif tetap harus berjalan. Itulah kondisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang saat ini. Meski hanya 26 anggota, mereka tetap semangat merampungkan tugas-tugas yang ada. Salah satu targetnya adalah untuk menyelesaikan empat peraturan daerah (perda) dalam 1–2 bulan ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Malang Bambang Triyoso. ”Kalau yang sudah selesai yakni mengenai pelaporan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj). Sekarang kita fokus konsolidasi untuk menuntaskan perda-perda yang belum selesai,” ujar pria yang akrab disapa Bambang tersebut.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki target agar empat perda bisa selesai dalam waktu dekat. ”Kita memiliki target minimal empat perda bisa selesai dalam 1–2 bulan ke depan,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat beberapa peraturan daerah yang tengah dimatangkan oleh pihak DPRD Kota Malang. ”Salah satu peraturan saat ini tentang corporate social responsibility (CSR),” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa peraturan itu harus segera dimatangkan agar terjadi simbiosis mutualisme antara masyarakat dan perusahaan.



”Intinya agar bisa transparan, efektif, dan efisien. Ini juga dimaksudkan agar perusahaan bisa senang dan terapresiasi dengan baik,” lanjut pria yang juga ketua pansus perindustrian dan perdagangan tersebut.

Selain mengenai CSR, dirinya juga mengungkapkan peraturan mengenai penertiban warung internet (warnet). ”Kita juga sedang mematangkan mengenai persewaan internet,” imbuhnya.

Hal tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan dirampungkan, karena pihaknya menilai bahwa banyak dampak negatif dari warnet. ”Jadi, kita akan atur agar ada prosedur yang lebih baik, terutama untuk anak-anak,” terangnya.

Dia menilai, salah satu yang harus dikendalikan adalah konten-konten negatif, seperti pornografi. Oleh karena itu, harus diadakan pembinaan, pengelolaan, perizinan, serta pengawasan.

Tak hanya itu, dia juga menjelaskan bahwa perda yang tengah diselesaikan lainnya adalah mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak daerah, serta perindustrian dan perdagangan. Dia menargetkan bahwa peraturan-peraturan tersebut harus selesai dalam waktu dekat meski minim anggota.

Pihaknya memang mengeluhkan dengan berkurangnya 19 anggota dewan. ”Biasanya, kita bisa tiga sampai empat pansus, tetapi sekarang hanya bisa dua pansus saja,” terangnya. Meski hanya bisa membentuk dua pansus dari 26 anggota yang tersisa, dirinya tetap optimis bisa merealisasikan target tersebut.

”Kami memang kekurangan anggota, namun semuanya harus tetap jalan. Semoga saja target ini bisa tercapai,” tegas pria yang juga anggota komisi B tersebut.

Pewarta: Gigih Mazda
Penyunting: Irham Thoriq
Foto: Darmono