Gara-gara Parang, Yunan Beranikan Lawan Kejari Pekanbaru

Gara-gara Parang, Yunan Beranikan Lawan Kejari Pekanbaru

JawaPos.com – Yunan Rahmat, 40, warga Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya Pekanbaru ini nekat mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Alasannya, ia tidak terima dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pekanbaru.

Sebelumnya, Yunan sapaan akrab pria ini dijerat dengan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. 

Awal mula Yunan tersangkut kasus hukum, saat dirinya dengan Damanduri, yang merupakan Ketua RW 09 Kelurahan Labuai, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, Riau, terlibat keributan pada 20 Juni 2016 lalu.

Kala itu, Yunan tengah membersihkan pekarangan kebunnya yang berada di Jalan Rawa Riwi, Kelurahan Tangkerang Labuai. Di tengah pekerjaannya, Yunan dipanggil oleh Damanduri dengan nada suara yang tinggi.



“Jadi klien kami (Yunan) memegang parang, karena saat itu dia sedang membersihkan kebunnya,” ujar Kuasa Hukum Yunan, Suharmansyah pada Selasa (17/7).

Ketika berhadapan, Damanduri bertanya kepada Yunan mengapa Yunan melarang didirikannya pagar di tanah tersebut. Yunan menjawab bahwa tanah itu milik orang tuanya dan tentu harus dibahas dulu dengan orang tuanya. Mendengar jawaban Yunan, keributan pun terjadi.

“Atas hal tersebutlah klien kami dilaporkan ke Polsek Bukit Raya dengan laporan pengancaman. Karena saat itu klien kami sedang memegang parang, jadi seolah-olah klien kami mengancam Damanduri,” sebut Suharmansyah.

Dalam proses penyidikannya, Polsek Bukitraya kemudian menetapkan Yunan sebagai tersangka atas kasus pengancaman. Dia dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan.

“Awalnya klien kami tidak ditahan. Tetapi pada saat tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) di Kejari Pekanbaru, 6 Juli 2018, klien kami langsung ditahan,” sebutnya.

Anehnya, pada saat tahap II tersebut, Yunan tidak dijerat dalam Pasal 335 KUHP.  Oleh Jaksa, Yunan malah dikenakan Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951. “Atas hal inilah kita prapreradilankan Kejari Pekanbaru,” kata dia.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus ini yakni Ayu Susanti meyakini bahwa gugatan prapid yang disampaikan Yunan akan digugurkan pengadilan. Sebab, alasan pengajuan gugatan itu tidak berdasar.

“Sesuai pentunjuk resmi kita, tersangka (Yunan) dijerat dengan dua pasal berlapis. Yaitu, alternatif pertama adalah UU Darurat, lalu alternatif kedua dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP,” beber Ayu.

Berdasarkan dua pasal itu, tersangka pun bisa dilakukan penahanan. Lagi pula, kewenangan ada di jaksa penuntut umum apakah tersangka harus ditahan atau tidak.

Dikatakan Ayu, perkara pokok Yunan tengah bergulir di meja hijau pada Senin (16/7) kemarin. Sedangkan sidang prapidnya sendiri baru digelar pada Selasa (17/7).  “Sesuai ketentuan, seharusnya (gugatan prapid) gugur. Tapi bagaimana hasilnya, kita belum tahu. Sidang putusannya,” pungkas Ayu.

(ica/JPC)