Gandeng Kejari, BPJS Malang Tagih Penunggak Iuran

MALANG KOTA- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai gerah. Ini karena ada banyak badan usaha (BU) yang menunggak bayar iuran. Untuk menagihnya, BPJS telah menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Malang. Langkah ini dilakukan karena BPJS telah beberapa kali memanggil dan memberi peringatan BU yang bandel.

Kepala BPJS Kesehatan Hendri Wahjuni menjelaskan bahwa saat ini, per data 2019 terdapat 30 BU yang menunggak iuran BPJS dalam rentan waktu 1–3 bulan. ”BU yang kami limpahkan ke kejaksaan ya BU yang tidak patuh. Seperti BU yang mendaftar, tapi tidak mendaftarkan seluruh karyawannya serta BU yang melakukan tunggakan iuran, maupun serta BU yang tak melakukan pelaporan gaji pekerjanya secara real juga kami limpahkan,” bebernya.

Nantinya, pihak BPJS siap membuat surat kuasa khusus (SKK) yang diserahkan ke kejaksaan. Namun sebelum ada SKK, pihaknya terlebih dulu melakukan kunjungan serta surat teguran sampai tiga kali. Jika tetap membandel atau tidak patuh, maka pihaknya melimpahkan kasus kepada kejaksaan untuk ditindak lebih lanjut.

”Kami kerja sama dengan kejaksaan, sebenarnya sudah beberapa kali. Kami ambil langkah ini karena memang kami tak punya wewenang sebagai pemutus dan sebagainya,” singkat dia.
Saat ditanya total tunggakan, dia enggan menjawab. Jelasnya, kebanyakan pelanggaran yang ada terkait tidak sesuainya jumlah pekerja yang didaftarkan dengan jumlah sesungguhnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Malang Amran Lakoni menjelaskan, pihaknya akan melakukan upaya pemanggilan setelah menerima SKK, yang kemudian akan disubtitusikan kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk mengundang serta melakukan negosiasi dengan para BU.



”Kami akan lakukan dengan cara baik-baik. Ini untuk kepentingan rakyat, kepentingan semua. Kami harapkan dengan pemanggilan tersebut, mereka bisa melaksanakan kewajibannya,” jelas Amran.

Amran menambahkan, pihaknya optimistis jika nantinya setelah adanya pemanggilan, para BU memiliki kesadaran. ”Insya Allah mereka akan memenuhi kewajibannya. Yang jelas, segala sesuatu yang menyangkut masalah keperdataan diserahkan ke kejari,” bebernya.

Lanjutnya, penunggak iuran atau bentuk pelanggaran aturan BPJS Kesehatan, itu merugikan hak pekerja. Dicontohkannya, pekerja tidak bisa mendapatkan layanan program jaminan sosial kesehatan karena terblokir karena tunggakan.

”Misalnya jika para pekerja sakit atau mendapat musibah kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan, mereka akan bingung jika tidak punya uang. Kan kasihan itu,” jelasnya.
Selain penanganan penagihan tunggakan pada BU, pihak kejaksaan juga akan mengimbau dan mendorong kepada seluruh pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap menjadi peserta BPJS.

Hal tersebut merujuk Pasal 13 Ayat (1) UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 15 Ayat (1) UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam sanksinya, dalam UU BPJS juga diatur jika tidak memenuhi adanya ketentuan tersebut, maka akan terancam delapan tahun penjara atau denda sebesar Rp 1 miliar.

Pewarta: Sandra Desi
Editor: Dwi Lindawati
Penyunting: Abdul Muntholib