Gaji 856 PPPK Jadi Tanggungan Pemkab

KEPANJEN – Sesuai janji pemerintah pusat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bakal mendapat hak berupa gaji yang lebih layak. Besaran pendapatannya sama dengan aparatur sipil negara (ASN). Ketentuan untuk itu sudah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam Pasal 38, terdapat keterangan bila PPPK bakal mendapat gaji dan tunjangan.

Sumber dananya bakal dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara untuk proses rekrutmen bakal di-handle pemerintah pusat. Kebutuhan dananya akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan begitu, Pemkab Malang mulai tahun ini harus menyiapkan anggaran ekstra untuk menggaji PPPK.

Secara umum, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono menyampaikan bila pihaknya telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 60 miliar.

Jumlah itu masuk dalam kolom dana cadangan gaji pegawai. ”Peruntukannya (dana itu) ada banyak. Di antaranya, untuk belanja pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai,” kata Didik.

Secara teknis, Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti menyampaikan bahwa tidak ada masalah jika Pemkab Malang harus dibebani gaji PPPK. ”Yang jelas harus melalui mekanisme pelaksanaan penganggaran APBD, insya Allah bisa, harus optimistis cukup (dananya),” kata Tridiyah.



Mantan kepala dinas lingkungan hidup (DLH) itu menyampaikan bila alokasi anggaran untuk menggaji PPPK bisa diambilkan dari penggeseran alokasi gaji 13 dan 14 yang sudah dianggarkan dalam APBD.

”Tinggal menggeser saja, nanti dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD, sekitar bulan September baru kami tambah,” tambahnya. Untuk menentukan berapa besaran anggaran yang harus digeser, kini pemkab masih harus menunggu peraturan dari pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah menyampaikan bila ada tiga formasi yang dibuka untuk rekrutmen PPPK gelombang pertama.

Formasi itu di antaranya, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian. Yang paling diutamakan dalam proses rekrutmen PPPK ialah tenaga honorer kategori II. Dari 856 kursi yang disediakan, 760 di antaranya diperuntukkan bagi tenaga honorer di bidang pendidikan. Sementara 14 kursi diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Sedangkan 82 kursi sisanya di-plot untuk tenaga penyuluh pertanian. 

Pewarta               : Farik Fajarwati
Copy Editor         : Dwi Lindawati
Penyunting         : Bayu Mulya