Fraksi Golkar Keluarkan Surat Edaran Larang Anggota Terima Suap

Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng

Surat edaran itu diketahui ditandatangani Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng dan Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Mekeng mengatakan, adanya surat edaran itu sebagai bentuk komitmen partai untuk mewujudkan tagline Golkar Bersih.

Apalagi, kata dia, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto selalu menekankan semangat menciptakan Golkar yang bersih tanpa korupsi. Dia mengaku, punya kewajiban menjaga anggota Fraksi Partai Golkar untuk tidak terlibat dalam kasus suap dan korupsi sesuai tuntutan masyarakat.

“Jadi, ini imbauan fraksi yang saya pimpin dan sesuai tagline Golkar bersih yang diangkat Ketum Airlangga,” kata Mekeng di Jakarta, Senin (7/5).

Sementara itu, Mekeng enggan mengaitkan keluarnya surat edaran tersebut terkait dengan OTT yang dilakukan KPK. Salah satu anggota DPR ikut terseret dan menjadi tersangka kasus korupsi.

Mekeng menegaskan, pihaknya hanya menjalankan tagline Golkar bersih. Lebih lanjut, dia ingin kader Golkar terhindar dari masalah hukum. “Kami juga membantu pemerintah melakukan good and clean corporate governance,” tegas Mekeng.



Meski demikian, dia menyebut surat edaran tersebut tidak menjamin kader Golkar bisa benar-benar terhindar dari kasus korupsi. Pasalnya, untuk menjaga diri dari godaan korupsi, harus juga dilakukan pribadi yang bersangkutan.

“Yang kami lakukan ini namanya imbauan kok. Hanya Tuhan yang bisa menjamin di dunia ini,” ungkapnya.

Sepertdi diberitakan sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Amin Santoso sebagai tersangka kasus korupsi. Penetapan tersangka tersebut dilakukan, setelah sembilan pihak yang ditangkap dalam OTT pada Jumat (4/5), selesai dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1×24 jam.

Amin ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana dugaan suap kepada Anggota DPR RI terkait dengan penerimaan hadiah atau janji terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2018.


(yuz/JPC)