Fatamorgana Kenaikan Nilai UMK

AMONG TANISeharusnya para pekerja di Kota Batu mendapat kabar gembira dari kemungkinan naiknya nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk tahun depan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Batu Bambang Kuncoro menyebut bila 2020 mendatang memang ada kemungkinan nilai UMK naik jadi Rp 2,7 juta. Bila terealisasi, angka itu meningkat 8,51 persen dari nilai UMK tahun ini, yang berkisar di angka Rp 2,5 juta.

Salah satu dasar perkiraan dari kenaikan UMK senilai 8,51 persen itu mengacu pada beberapa hal. Seperti adanya kenaikan inflasi nasional senilai 3,39 persen. Serta pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen.

Persoalan sebenarnya terkait nilai UMK tersebut bukanlah besarannya. Melainkan kepatuhan tiap perusahaan dalam memenuhinya. Bambang pun mengakui hal tersebut. ”Kalau hal itu memang masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya membayar UMK ke pekerjanya,” kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan Kabid Hubungan Industri DPMPTSP Bambang Supriyanto, dari 331 perusahaan yang ada di Kota Batu, tercatat hanya 15 persen saja yang telah melaksanakan pemenuhan UMK. Menurut dia, banyak faktor yang menjadikan perusahaan itu enggan membayarkan gaji sesuai standar UMK.

”Salah satunya perusahaan tidak melaporkan kepada kami soal pembiayaan upah pekerjanya. Akhirnya kami sendiri yang turun ke lapangan. Meski beberapa karyawan (mendapat UMK) sesuai dengan standar, di perusahaan lain juga ada yang masih belum menerima hak (UMK) itu,” papar dia.

Jika dikalkulasi, ada sekitar 225 perusahaan, baik itu skala kecil, menengah, maupun besar yang belum mematuhi besaran nilai UMK di Kota Batu.

Disinggung soal sanksi, dia mengaku bila itu menjadi tupoksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. ”Pengusaha juga tidak mau rugi, sementara pekerjanya tidak ada yang lapor ke kami. Lah bagaimana mungkin kami bisa bertindak jika tidak ada laporan yang masuk,” kata dia.

”Sementara kalau kami terlalu tegas dengan pengusaha, dampaknya nilai investasi di Kota Batu akan menurun. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kiat tertentu untuk membayar karyawannya. Misalnya berupa bonus dan yang lainnya,” kata dia. Sampai saat ini, jumlah pekerja di Kota Batu tercatat berkisar di angka 9.914 jiwa.

Problem ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi nilai UMK tersebut juga dikeluhkan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Batu Purtomo. Dia menganggap jika Pemkot Batu bisa dibilang mandul dalam menegakkan keadilan bagi para pekerja.

Sebelum ada penetapan nilai UMK, dia mengharap pemkot bisa memfasilitasi masukan-masukan dari perusahaan. Dalam hal ini berupa usulan penangguhan dari perusahaan yang keberatan terkait usulan UMK.

”Kalau perusahaan tidak ada yang mengajukan penangguhan. Artinya, perusahaan kaya raya dong. Tidak ada masalah dengan ketentuan UMK yang berlaku. Tetapi faktanya hanya 15 persen saja yang menaati,” keluh dia.

”Butuh ketegasan dari pemerintah, karena mereka yang seharusnya berwenang memperjuangkan ini,” sambung Purtomo. Rekap data di SPSI memang tak jauh berbeda dengan data dari DPMPTSP Kota Batu.

Dia menyebut jika selama tiga tahun terakhir ada sekitar 398 perusahaan. Namun, dia menganggap jika hanya 15 persen saja yang sudah menjalankan aturan itu. ”Bisa dibilang UMK ini hanya sebuah patokan saja.

Tidak dijalankan amanahnya. Ya percuma setiap tahun dinaikkan,” sambung pria asal Kelurahan Ngaglik itu. Dia juga menyebut jika sampai saat ini sektor industri pariwisata lah yang mendominasi mangkirnya pemenuhan UMK di Kota Batu. 

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya