Fadli Zon Kritik Kebijakan Utang Pemerintahan Jokowi

“Pemerintah selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru. Ini yang harus diwaspadai,” tegas Fadli Zon dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Kamis (4/1).

Diungkapkan, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp345,8 Triliun. Angka ini lebih rendah dari realisasi defisit pada 2016 yang mencapai Rp367,7 Triliun.

Presiden Joko Widodo
(Dok.Jawa Pos)

Meski turun, lanjutnya mengingatkan, persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru meningkat. Pada 2017, rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) terhadap PDB sebesar 2,57 persen. Angka ini naik dari tahun 2016 yang hanya 2,46 persen.

“Tahun 2014 angka defisit Rp227,4 Triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Lalu 2015, defisit melonjak menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun. Namun, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat,” beber Fadli yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Fadli menambahkan, pemerintah selama ini selalu berdalih bahwa rasio utang negara masih dalam batas aman. Pemerintah juga selalu membanding-bandingkan rasio utang dengan negara lain, seperti Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat, di angka 107 persen PDB, dan Jepang yang berkisar 239,27 persen PDB.

“Pembandingan semacam itu keliru karena tidak memperhatikan kemampuan membayar utang dari tiap negara. Setiap negara juga berbeda kasusnya,” ujarnya mengingatkan.

Fadli mendesak pemerintah untuk mengurangi agresivitas dalam berutang. Menurutnya, ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasio terhadap PDB, tapi kemampuan membayar utang dan dampak apa dari utang tersebut.

Kemampuan membayar utang bisa dilihat dari angka keseimbangan primer. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, katanya, keseimbangan primer Indonesia selalu defisit. Sementara, pada periode SBY, keseimbangan primer Indonesia selalu surplus.

Selain itu, dengan mengabaikan kemampuan bayar, pemerintah juga mengabaikan waktu jatuh tempo yang makin menekan Indonesia. Pada 2015, pembayaran kewajiban utang mencapai Rp155 Triliun. Sedangkan 2016 dan 2017, angkanya berubah menjadi Rp191,2 Triliun dan Rp219 Triliun. Menurut Kementerian Keuangan, pada 2018 utang mencapai Rp390 Triliun, dan pada 2019 angkanya menyentuh Rp420 triliun.

Fadli Zon menuturkan, pemerintah cenderung menerapkan strategi ‘front loading’ dalam berutang, atau berutang banyak dahulu meski kebutuhannya belum diketahui.

Pemerintah menganggap cara ini lebih murah untuk mendapatkan cash flow, namun, risiko pertumbuhan jumlah utang akan mengalami akselerasi.

“Pembangunan yang selalu bergantung dari utang tentu tak sesuai dengan semangat Trisakti. Salah satu doktrin Trisakti Bung Karno yang selalu dikutip pemerintah adalah berdikari secara ekonomi,” pungkasnya.


(sab/JPC)