Erick Thohir Stop Pembentukan Anak-Cucu BUMN

JawaPos.com – Praktik penyelundupan Harley-Davidson yang menjerat jajaran direksi Garuda Indonesia turut membuka karut-marut tata kelola di berbagai badan usaha milik negara (BUMN). Salah satunya tentang direksi BUMN yang merangkap jabatan komisaris di banyak anak perusahaan.

Menteri BUMN Erick Thohir menganggap rangkap jabatan tersebut rawan membuat perusahaan tidak sehat. Karena itu, dia menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 pada Kamis (12/12).

Dalam aturan tersebut, Erick meminta pendirian anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture/JV) dihentikan untuk sementara (dimoratorium). Moratorium berlaku sampai menteri BUMN sendiri yang mencabutnya.

Selain itu, Kementerian BUMN akan melakukan review terhadap anak perusahaan dan perusahaan patungan yang kinerjanya dianggap tidak baik. ”Ini dengan tujuan jangan sampai BUMN dimanfaatkan oknum-oknum yang ingin menggerogoti perusahaan yang sehat,” tegas Erick di kantor Direktorat Jenderal Pajak kemarin (13/12).

Namun, ada juga anak perusahaan atau JV yang mendapat pengecualian. Yakni mereka yang mengikuti tender untuk melaksanakan proyek bagi BUMN yang memiliki bidang usaha jasa konstruksi atau pengusahaan jalan tol. Namun, hal itu pun harus disampaikan terlebih dahulu kepada menteri BUMN untuk mendapat persetujuan.

Pengecualian lainnya berlaku untuk anak perusahaan atau JV yang sedang melaksanakan kebijakan atau program pemerintah. Namun, lagi-lagi, hal tersebut harus di-review tim yang dibentuk menteri BUMN. Hasil review itu selanjutnya bisa diajukan direksi dengan dukungan komisaris atau dewan pengawas untuk disetujui menteri BUMN.

Erick bersikap tegas bukan tanpa sebab. Skandal Garuda yang menghebohkan juga menyeret fakta lain bahwa maskapai penerbangan kelas kakap tersebut memiliki anak usaha yang diberi nama Garuda Tauberes Indonesia. Erick mengaku belum mengetahui bidang apa yang diurus PT Garuda Tauberes Indonesia itu. ”Mohon maaf, buat saya sih menggelitik. Ada cucu perusahaan Garuda yang namanya Garuda Tauberes Indonesia. Enggak tahu bidang apa. Bayangkan, ada itu,” ucapnya lantas tertawa.

Bos Mahaka Group tersebut masih mempelajari PT Garuda Tauberes Indonesia. Jika ke depan anak usaha itu dinilai tidak memiliki kinerja cemerlang, akan dilakukan evaluasi. ”Saya akan keluarkan kepmen untuk anak-cucu perusahaan agar di-review. Jangan sampai menggerogoti perusahaan yang sehat,” tegasnya.

Erick juga menyinggung jabatan komisaris di perusahaan itu yang diduduki mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara. Ari sendiri dicopot karena diduga terlibat skandal penyelundupan Harley. ”Kalau enggak salah, dia (Ari Askhara, Red) komisaris di enam anak perusahaan. Itu dicopot semua,” tegasnya.

Erick juga mengaku kaget dengan banyaknya jabatan komisaris yang bisa dipegang Ari. Sebab, menurut dia, rangkap jabatan semacam itu tidak sehat.

Garuda Tauberes Indonesia adalah anak usaha Garuda Indonesia yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang. Perusahaan tersebut memiliki aplikasi bernama Tauberes yang menawarkan layanan kirim paket, kargo udara, dan belanja online. Aplikasi itu diklaim punya kelebihan dibanding aplikasi logistik lain. Salah satu kelebihannya, konsumen bisa mengirim barang dalam waktu sehari ke seluruh daerah tanpa harus menunggu kapasitas barang minimal 10 kilogram.

Erick juga mengaku kaget saat mengetahui bahwa Pertamina memiliki 142 anak dan cucu usaha. Dia meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memetakan jenis usaha hingga kondisi 142 perusahaan itu.

Terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan hal senada. Bahkan, bukan hanya Pertamina, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) juga tercatat punya sekitar 60 anak dan cucu perusahaan. ”Banyak sekali, KRAS punya sampai 60-an. Akan ditanya kepada perusahaan apakah akan digabungkan atau dimerger. Kalau memang tidak ada gunanya, tutup aja. Tapi ditanya dulu ke mereka,” terang Arya.

Pihaknya juga tengah mengkaji berapa batas sesungguhnya agar direksi bisa merangkap jabatan komisaris anak perusahaan BUMN. Sebab, ada satu direktur BUMN yang menjabat komisaris di delapan anak perusahaan. ”Nanti akan ditinjau dari jumlah anak atau cucu perusahaan yang boleh ditempati dan honor yang diterima,” ucap dia.

Sebelumnya Arya sempat menyebutkan bahwa aturan main dalam peraturan menteri (permen) BUMN selama ini memang memperbolehkan direksi BUMN memegang posisi komisaris anak perusahaan. Namun, jelas Arya, direktur BUMN yang merangkap jabatan tersebut tidak akan mampu mengawasi sampai delapan anak perusahaan BUMN.

”Kenapa dulu direksi bisa merangkap jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN? Mungkin alasannya agar direktur BUMN bisa juga mengawasi jalannya anak perusahaan. Tapi, kalau sampai jadi komisaris di delapan anak perusahaan BUMN, tidak mungkin juga mengawasinya,” tutur dia.

Arya juga mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN akan merampingkan anak hingga cucu usaha yang memiliki bisnis berbeda. Kementerian BUMN akan menyesuaikan struktur perusahaan dengan bisnis inti (core business) dari induk usaha. Namun, bentuknya tak sama dengan holding sektoral. ”Kami ingin buat semua kembali ke bisnis inti masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis,” ujarnya.

Kejagung Pantau BUMN

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, pihaknya rutin melakukan pemantauan terhadap BUMN. Baik ada maupun tidak ada permintaan. ”Itu kan salah satu tugas dan fungsi kejaksaan. Tanpa diminta pun, kita (kejaksaan, Red) terus awasi perusahaan BUMN,” terangnya kemarin.

Burhanuddin mencontohkan beberapa kasus yang sedang ditangani. Misalnya dugaan korupsi di Bank Tabungan Negara (BTN). Namun, untuk kasus BUMN lain yang sedang ramai seperti penyelundupan Harley-Davidson, Kejagung belum menyentuhnya. Kejagung menunggu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polri. ”Kalau ada SPDP-nya, pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga siap turun tangan untuk pengusutan kasus-kasus BUMN. Namun, mereka meminta waktu karena diperkirakan data yang harus dianalisis sangat luas. Meskipun secara data awal PPATK telah mengantongi lembaga-lembaga dan badan usaha mana saja yang paling berpotensi korupsi.

”Kita (PPATK, Red) sudah mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang paling berisiko korupsi. Itu lebih efektif daripada mengejar satu orang,” tutur Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae kemarin.