Enam Bulan, Serap Pajak Rp 579 Miliar

KEPANJENSektor pajak masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengisi pundi-pundi pendapatan daerah. Berbagai cara dilakukan agar target tahun ini sekitar Rp 1,2 triliun bisa terlampaui. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen dan Singosari di semester pertama masih cukup baik.

Agar pendapatan pajak bisa lebih maksimal di semester dua, Pemkab Malang dan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) III Jawa Timur meneken kesepakatan tentang status wajib pajak. ”Dengan memorandum of understanding (MoU) ini, kedua belah pihak bisa semakin bersinergi lagi,” terang Kakanwil DJP III Jawa Timur Rudy Gunawan Bastari usai meneken MoU di ruang Anusapati, Pendapa Agung Kabupaten Malang, kemarin (26/7).

Rudy menjelaskan, serapan pajak di wilayah Kabupaten Malang terbilang baik. ”Kalau dibandingkan dengan kanwil lainnya, di wilayah Pak Rendra termasuk lima besarlah,” sambung dia.

Hingga semester awal tahun ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen sudah bisa mengumpulkan pajak Rp 276 miliar dari wajib pajak di wilayah Malang Selatan. Capaian tersebut sebesar 45 persen dari target yang dibebankan tahun ini, yaitu sebesar Rp 614 miliar. ”Itu berasal dari total 90 ribuan wajib pajak,” sambung Kepala KPP Pratama Kepanjen Budi Harjanto.

Sementara di wilayah utara, KPP Pratama Singosari mampu menyerap pendapatan pajak sebesar Rp 303 miliar atau 51 persen dari  target tahun ini yaitu Rp 595 miliar. ”Kalau jumlah wajib pajaknya hampir sama dengan di KPP Pratama Kepanjen,” tambah Kepala KPP Pratama Singosari Mahmud Yunus. Jadi, jika ditotal secara keseluruhan, serapan pajak di Kabupaten Malang sebesar Rp 579 miliar.



Dalam kesempatan penandatanganan kesepakatan kemarin pagi, mayoritas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga dihadirkan. Tujuannya, supaya semua instansi mendorong ketaatan wajib pajak. ”Harus diingat lagi, peran pajak sangat besar dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Malang,” terang Bupati Malang Rendra Kresna.

Dia khawatir, bila pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Malang berkurang, transfer dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi akan berkurang. ”Bila itu terjadi, bisa berdampak pada kegiatan di Pemkab Malang,” sambung pejabat kelahiran 22 Maret 1962 tersebut.

Salah satu kebijakan Rendra yang out of the box yaitu mewajibkan seluruh rekanan memiliki nilai pokok wajib pajak (NPWP). Dengan aturan yang diberlakukan itu, pembangunan di Kabupaten Malang juga berdampak pada pendapatan di sektor pajak. Yang pada akhirnya juga bisa berkontribusi pada pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Pewarta: Bayu Mulya
Penyunting: Neny Fitrin
Copy Editor: Dwi Lindawati