Enam Bulan, Pemkot Jaring 56 PGOT

KOTA BATU – Bagi sebagian wisatawan, kehadiran pengamen, pengemis, gelandangan, dan orang telantar (PGOT) bisa mengganggu kenyamanannya. Sadar akan hal tersebut, sejumlah instansi di Kota Batu terus intensif melakukan razia PGOT. dinas sosial (dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif melakukannya.

Sejak bulan Januari hingga pertengahan Juni ini, dinsos mencatat sudah ada 56 orang yang terjaring razia. Beberapa di antara yang terjaring itu adalah orang yang sama. Pasalnya, tidak sedikit dari PGOT yang terjaring, lalu tetap nekat kembali lagi ke Kota Batu.

”Bulan Juni ini sementara baru tiga (orang yang terazia). Razia kami lakukan di tanggal 4 dan 10 Juni lalu,” terang Kabid Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinsos Kota Batu Sri Yunani.

Razia pertama dilakukan berdasarkan laporan warga yang sempat viral di media sosial. Menurut dia, ada salah satu netizen yang sempat mengkritik Pemerintah Kota (Pemkot) Batu karena dianggap menelantarkan wanita lanjut usia bernama Isnaini. ”Padahal, pemkot sudah menawarkan dia untuk kembali ke keluarganya, panti asuhan, tetap saja berkeliaran di Kota Batu,” ungkap Yunani.

Pada razia terakhir yang digelar 10 Juni lalu, dinsos sempat mengantarkan warga yang terazia kembali ke daerah asalnya, di Probolinggo. ”Kami antarkan lewat Terminal Arjosari naik bus ke Probolinggo. Karena alasan dia tidak ada uang saku untuk pulang,” tambahnya. Penindakan lain berupa pembinaan masih belum bisa dilakukan Dinsos Kota Batu.



Pasalnya, fasilitas berupa shelter penampungan bagi PGOT hingga kini belum dimiliki. Yunani menjelaskan, shelter tersebut sebenarnya berguna untuk assessment dan pembinaan bagi PGOT yang terjaring. Bila assessment dan pembinaan itu bisa diberikan, dia yakin kasus kembalinya PGOT ke Kota Batu bisa ditekan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu Didik Machmud berharap dinsos bisa lebih tegas lagi meski belum memiliki shelter penampungan. ”Harus tetap dirazia dan dikembalikan ke dinsos daerah asal. Pemkot harus lebih tegas, dibuatkan surat pernyataan supaya tidak kembali lagi karena mereka (PGOT) kebanyakan dari luar kota,” tegas Didik.

Dia juga menegaskan bila pihaknya tidak begitu mempermasalahkan jumlah tangkapan dinsos. Yang ditekankan pihaknya yakni bagaimana caranya agar para PGOT itu tidak kembali lagi ke Kota Batu. ”Petugas pasti punya cara, ketegasan yang paling penting,” tambahnya. Di sisi lain, dia juga mengajak para pramuwisata di Kota Batu untuk membantu kinerja Pemkot Batu dalam menekan jumlah PGOT.

Bila memang diperlukan, dia turut mendukung adanya pengadaan shelter penampungan. Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang dikonfirmasi koran ini terkait rencana pembangunan shelter PGOT masih belum bisa memberi penjelasan panjang.

”Saya belum tanya itu bagaimana kelanjutannya (pembangunan shelter),” singkatnya. Sebelumnya, memang sempat mencuat rencana pembangunan fasilitas tersebut di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.

Pewarta : Mochamad Sadheli
Copy Editor ; Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya