Empat Desa Disorot Inspektorat

KEPANJEN – Beberapa oknum kepala desa (kades) yang tersangkut kasus hukum mendapat perhatian khusus dari Inspektorat Kabupaten Malang. Berdasarkan pengamatan sejauh ini, mereka yang berurusan dengan hukum itu banyak disebabkan karena penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang tak tepat sasaran.

Di sisi lain, Inspektur Kabupaten Malang Dr Tridiyah Maistuti juga menyebut bila pengelolaan tanah kas desa turut menjadi penyebab utama temuan mereka dalam proses audit.

Aturan yang banyak belum diketahui para kades yakni tentang mekanisme penyewaan tanah kas desa. ”Boleh (disewakan), tetapi hasil penyewaan itu harus masuk ke anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dulu, baru setelah itu bisa dibelanjakan seperti apa, terserah sesuai dengan program yang sudah disusun sebelumnya,” papar Tridiyah.

Nah, kekeliruan yang masih sering terjadi yakni kades masih beranggapan bila tanah kas desa (TKD) adalah bagian dari ganjaran jabatan mereka.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Desa, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Desa.



”Di dalamnya disebutkan bahwa semua yang berada di dalam dan merupakan kekayaan desa, maka seluruhnya adalah sumber pendapatan bagi desa. Sehingga harus dikelola melalui mekanisme tata kelola keuangan desa, yaitu APBDes,” papar Tridiyah.

Sampai awal Juli lalu, ibu dua anak itu mengaku bila pihaknya kini sedang dalam proses untuk memeriksa keuangan empat desa yang terindikasi melakukan kesalahan dalam pengelolaan tanah kas desa.

Tiga di antaranya yakni Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum, Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan, dan Desa Amadanom Kecamatan Dampit. ”Yang satu lagi masih kami lakukan pendalaman dan audit sesuai dengan permintaan Polres Malang,” kata Tridiyah. Dengan alasan itulah, dia masih enggan menyebut nama desanya.

Tridiyah mengakui, penyalahgunaan tanah kas desa memang membawa dampak yang cukup besar bagi roda pemerintahan. Baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Salah satu contoh kasusnya ada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang sempat menimbulkan kegaduhan beberapa waktu yang lalu. ”Apalagi sekarang hasil pilkades menyebutkan bahwa yang bersangkutan (Kades Tegalrejo) mendapat suara terbanyak,” kata Tridiyah.

Dalam kasus tersebut, doktor Universitas Merdeka (Unmer) Malang itu menuturkan bila pemkab harus menunggu progres dari kasus hukum yang tengah berjalan.

Pilihannya, jika tidak dilaksanakan pilkades serentak, maka posisi kadesnya akan diisi oleh penanggung jawab (PJ). ”Kalau dia ditahan, maka dinyatakan berhalangan tetap, dengan demikian akan ditunjuk PJ,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Suwadji menuturkan bila pihaknya tercatat telah menerima enam aduan keberatan terkait hasil Pilkades Serentak 2019.

”Ada tiga aduan yang masuk, tapi sudah melewati batas pengajuan, yaitu maksimal tiga hari dari pelaksanaan pilkades.

Jadi, kami tolak karena tak sesuai persyaratan,” kata Suwadji. Senada dengan Inspektorat, sebelum menetapkan PJ, DPMD harus menunggu kasus hukum kades Tegalrejo inkracht terlebih dahulu.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya