Eksekusi Proyek Tol Paspro

Eksekusi Proyek Tol Paspro

PENGAWALAN KETAT: Ratusan petugas dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi 4 bidang tol Paspro di Muneng, Sumberasih, Selasa (6/2).
(Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

SUMBERASIH – Arus lalu lintas di jalur Bromo, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Selasa siang (6/2) terganggu. Itu lantaran Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan mengeksekusi empat bidang milik warga yang terdampak tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro).

Salah satu pemilik lahan di RT 20/RW 5, Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, melakukan perlawanan dengan mendaftarkan gugatan ke PN Kraksaan. Alasannya, harga yang dikeluarkan untuk ganti untung terlalu murah.

Meski pemilik lahan mendaftarkan gugatan, namun proses eksekusi itu berjalan landai. Dalam pantauan Jawa Pos Radar Bromo, aparat keamanan yang diterjunkan untuk mengamankan eksekusi mencapai 500 personel. Di antaranya, 300 personel dari Polres Probolinggo Kota, serta masing-masing 100 personel dari Polres Probolinggo dan Kodim 0820.

Kapolres Probolinggo Kota AKBP Alfian Nurrizal dan Dandim 0820 Probolinggo Letkol. Kav. Depri Rio Saransi yang mengawal proses eksekusi, kemudian melobi pemilik lahan. “Saya sudah beri waktu sampai tanggal 5 (5 Februari, Red), tapi belum juga dikosongkan. Saya harap eksekusi berjalan aman dan tidak ada perlawanan,” bujuknya.

Alfian mengatakan, seharusnya proses ekskusi dilakukan 31 Januari lalu. Namun, karena pemilik lahan meminta waktu hingga tanggal 5 Februari untuk mengangkut barang, akhirnya ditunda. Sayangnya, hingga Senin (5/2) lalu, rumah tersebut tak kunjung dikosongkan.

“Kami coba memahami kondisi yang ada. Mengingat kami juga milik rakyat dan dibayar pakai uang rakyat. Makanya, kami pertimbangkan dan kabulkan permohonan penundaan ekskusi. Tapi, komitmen itu tidak dilakukan. Maka sesuai protap dan SOP yang ada, kita langsung lakukan eksekusi,” terangnya.

Terkait dengan upaya hukum yang dilakukan pemilik lahan, Alfian mempersilakan. “Upaya perlawanan hukum yang dilakukan kita akan bantu dan kawal. Tapi, untuk eksekusinya juga tetap berlangsung,” jelasnya.

Setelah dilakukan lobi-lobi, akhirnya PN Kraksaan membacakan putusan penetapan nomor 23/Pdt.P/2017/PN.Krs dan pembacaran putusan eksekusi nomor 19/Pdt.Eks/2017/PN.Krs, untuk kemudian dieksekusi.

Selama proses eksekusi, Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan sistem buka tutup jalan. Hal itu dilakukan untuk menghindari kemacetan. Pasalnya, rumah yang akan dieksekusi berada di pinggir Jl. Raya Bromo, yang merupakan akses utama menuju lokasi wisata Bromo.

Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Alpo Gohan mengatakan, kemacetan tak hanya terjadi akibat adanya proses eksekusi, namun juga banyaknya warga yang menyemut di lokasi. Belum lagi pengendara kendaraan yang berhenti untuk melihat eksekusi tersebut.

“Eksekusinya berlangsung dari pukul 09.00 hingga pukul 15,30. Tapi, untuk sistem buka tutup, dilakukan hanya sampai pukul 12.00 di Jl. Raya Bromo saja,” bebernya. Ia juga menerjunkan petugas Lantas di sejumlah titik. Di antaranya di simpang empat Laweyan dan Pasar Muneng.

(br/rpd/mie/mie/JPR)