Eddy Rumpoko Gugat KPK

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

JAKARTA – Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko resmi mengajukan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan tersebut sudah teregister dalam nomor perkara 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.

Dalam rilis resminya, Humas PN Jaksel Made Sutrisna mengakui adanya gugatan ini. Namun, dia belum tahu kapan sidang perdana dilakukan. ”Hakimnya Iim Nurohim,” ujar Made.

Dalam situs resmi PN Jaksel disebutkan, Eddy memberikan sembilan permohonan (petitum) atas status tersangkanya. Salah satu poinnya adalah menyatakan jika penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Eddy adalah tidak sah. Eddy juga menggugat KPK yang membawa paksanya usai terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 September lalu dianggap melanggar prosedur ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang KPK. Karena itu, penangkapan ini tidak sah.

Dalam poin lain, Eddy menyebut jika Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-91/01/09/2017, tanggal 17 September 2017, yang menetapkan dia sebagai tersangka tidak berdasar atas hukum. Termasuk penahanan terhadap Eddy Rumpoko juga tidak sah. Karena itu, dalam gugatan tersebut, Eddy meminta agar KPK melepasnya dari tahanan. Eddy juga meminta agar KPK mengembalikan seluruh barang yang disita. Di antaranya, 1 (satu) rangkap asli STNK Nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik Duta Perkasa Unggul; 1 (satu) buah kunci mobil berwarna hitam dan silver dengan logo Toyota dan tulisan Alphard No.34863/SDPP/2014 2344; 3 (tiga) buah kunci warna silver dengan tulisan Albion; 2 (dua) buah kunci warna silver; dan 1 (satu) perangkat elektronik jenis HP merek Apple.


Dalam kasusnya, Eddy diduga menerima suap senilai Rp 200 juta terkait pengadaan barang dan jasa di kantor wali Kota Batu. Kantor wali Kota Batu memang sedang menjalankan proyek pengadaan barang dan jasa, salah satunya pengadaan mebeler dengan nilai proyek mencapai Rp 5 miliar.

Dia diduga mendapat jatah suap sebanyak Rp 500 juta dari pengusaha Filipus Djap sebagai fee dari proyek pengadaan barang. Fee itu dibagi dalam dua termin (tahap), salah satunya untuk pelunasan mobil Alphard milik Eddy.

Kuasa hukum Eddy Rumpoko, Togar Manahan Nero, saat dihubungi Jawa Pos Radar Malang tadi malam (26/10) justru balik bertanya soal gugatan tersebut. ”Anda tahu dari mana soal gugatan itu,” tanya Togar.

Ketika dijawab bahwa informasi itu berdasar rilis resmi PN Jaksel, dia langsung meminta koran ini untuk menunggu konfirmasi dari dia dulu.

”Saya masih ada urusan. Tolong tunggu nanti saya telepon lagi,” jawab Togar. Sayangnya, ketika dia ditelepon tidak diangkat dan juga tidak telepon balik.

Pewarta: Abdul Muntholib
Penyunting: Abdul Muntholib
Copy editor: Dwi Lindawati
Foto: Rubianto