Dugaan Korupsi di Kampus UM Rugikan Negara Rp 14,8 M?

UM.

MALANG KOTA – Noda korupsi di Universitas Negeri Malang (UM) rupanya masih belum sepenuhnya hilang. Korupsi pengadaan alat-alat laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UM yang kasusnya mencuat 2012 silam, kini kembali mengemuka ke publik.

Hal tersebut tidak terlepas dari potongan-potongan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Yakni, ketika dua orang terpidana, yakni Andoyo (pejabat pembuat komitmen) dan Abdulloh Fuad (ketua panitia lelang) dijemput paksa oleh petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang, Rabu (18/7). Setelah dijemput paksa, keduanya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas 1 A Lowokwaru.

Sebenarnya ada satu orang lagi yang menjadi terpidana, yakni Sutoyo (sekretaris panitia lelang). Tapi, dia tidak ada di tempat saat penjemputan paksa tersebut. Seolah gayung bersambut dengan penjemputan paksa ini, pengacara kedua tersangka itu, yakni Sumardhan,
Sabtu lalu (21/7), mengirimkan surat pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan agung. Dalam pengaduannya, dia meminta kejaksaan tidak tebang pilih dalam menangani perkara. Dia juga menganggap jaksa penuntut umum (JPU) tidak profesional menangani perkara.

”Maka, saya kirim pengaduan ke KPK dan kejaksaan agar segera memproses kasus ini hingga tuntas. Ada dugaan pelaku korupsi yang disebutkan dalam putusan pengadilan,” ucap Sumardhan sambil menunjukkan surat pengaduannya, kemarin (22/7).
Sumardhan memang tidak menyebut kalau pengaduan ini ada kaitannya dengan penjemputan paksa. Yang jelas, dia mengecewakan penjemputan paksa yang dilakukan kejaksaan karena pihaknya masih mengajukan peninjauan kembali (PK).

Untuk diketahui, setelah putusan di tahun 2013 lalu, kedua terpidana itu melakukan banding hingga kasasi. Dari putusan yang hanya setahun, Hakim Agung Artidjo Alkostar yang terkenal garang pada koruptor, menaikkannya menjadi 6 tahun penjara. Putusan kasasi ini diketok palu pada 5 Juli 2017. ”Sebagai kuasa hukum, saya minta klien untuk tidak ditahan sebelum peninjauan kembali (PK). Sekarang kan klien sudah dijemput pihak kejaksaan, masuk penjara,” imbuh pengacara dari kantor advokat Edan Law ini.

Sumardhan menilai kalau perlakuan penegak hukum dalam kasus ini tidaklah adil. Menurut dia, tidak mungkin kliennya bermain sendiri dalam kasus sebesar ini. ”Ini kerugian negara yang ditemukan Rp 14,8 miliar. Sementara klien kami hanya dapat Rp 25 juta. Lalu sisanya ini ke mana?,” lanjut alumnus Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

Berdasarkan putusan pengadilan yang salinannya didapat wartawan koran ini, proyek pengadaan fasilitas laboratorium UM memang penuh dengan kongkalikong dari awal. Salah satunya adalah soal perusahaan yang menggarap. Pemenang lelang yang tertulis adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa (PT ANP). Tapi, rupanya perusahaan ini hanya ”boneka” belaka.

Lantaran, di fakta persidangan diketahui kalau penggarap proyek ini adalah PT Anugerah Nusantara (AN). PT AN memberikan fee Rp 120 juta kepada PT ANP sebagai imbalan dari peminjaman bendera. Selain itu, pelanggaran hukum terjadi karena panitia pengadaan tidak melakukan survei terlebih dahulu kepada distributor. Panitia percaya begitu saja kepada salah seorang marketing PT Anugerah Nusantara terkait harga alat-alat laboratorium.

Dampaknya fatal. Diketahui ada kerugian negara sebesar Rp 14.888.327.051 dari anggaran DIPA UM untuk pengadaan alat pendidikan satu paket senilai Rp 46.531.360.000. Kerugian negara tersebut dengan rincian, kontrak pekerjaan pengadaan pengembangan laboratorium FMIPA UM 2009 Rp 43.303.850.000; pembayaran pajak sebesar Rp 4.631.766.155; pembayaran diterima PT Alfindo Nuratama Perkasa melalui rekening sebesar Rp 39.672.228.000.

Namun perhitungan audit BPKP Jatim, jumlah pembayaran yang diterima PT Alfindo Nuratama Perkasa tidak termasuk PPN sebesar Rp 40.276.228.000. Sedangkan, seandainya pembelian dilakukan melalui vendor/agen/distributor, maka UM hanya perlu mengeluarkan Rp 25.387.900.948. Dengan demikian, ditemukanlah selisih harga yang merupakan kerugian negara Rp 14.888.327.051 atau Rp 14,8 miliar.

Selain besarnya nominal kerugian, tokoh-tokoh yang ada di balik proyek ini juga menghentak publik. Ada nama mantan bendahara DPP Partai Demokrat Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, yang merupakan pemilik PT Anugerah Nusantara. Belakangan, Nazaruddin tersandung kasus megakorupsi wisma atlet Hambalang.

Selain dua nama ini, dalam persidangan yang turut menjadi saksi adalah nama-nama yang akrab di kasus wisma atlet. Yakni Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang. Yulianis adalah saksi kunci di kasus wisma atlet Hambalang. Sedangkan Mindo Rosalina Manulang adalah saksi kunci yang menjerat sejumlah politisi nasional di proyek wisma atlet Hambalang, seperti Nazaruddin, mantan ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, dan lain-lain.

Sumardhan melanjutkan, dalam putusan salinan putusan, saksi Wakil Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara Yulianis, menyebut ada sejumlah pejabat tinggi UM dan salah satu legislator di Kota Malang yang mendapat jatah dana bancakan. ”Siapa tahu mereka (jaksa penuntut umum, Red) lupa kalau ada fakta persidangan itu. Ini saya bantu mengingatkan,” imbuhnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kemarin, Kepala Kejari Kota Malang Amran Lakoni menyatakan masih mempelajari kasus tersebut. Dia tidak menutup kemungkinan, kasus ini akan bergulir lagi jika ditemukan fakta baru dari pengaduan dan laporan. ”Kasus ini sudah inkrah. Jika ada laporan baru, kami tidak akan gegabah. Jadi kami akan melakukan pendalaman,” jelasnya.

Amran masih akan mendalami keterlibatan sejumlah nama yang disebutkan mendapat uang dengan nominal besar dalam kasus ini. Sebagai jaksa, dia menyatakan, pihaknya hanya melakukan penuntutan, sementara penyidikan sebelumnya dilakukan KPK. Itu alasan mengapa hanya tiga nama yang dijebloskan ke penjara. Itu pun diputuskan oleh hakim dalam pengadilan. ”Saat ini masih dua orang yang kami jemput paksa. Karena satu orang belum kami ketahui keberadaannya,” pungkasnya.

Sementara itu, rektor UM periode 2006–2010 dan 2010–2014 Prof Dr Suparno ketika dikonfirmasi tadi malam (22/7) membantah terlibat dalam kasus ini. ”Saya tidak terima apa pun,” kata pria kelahiran 2 April 1952 ini.

Menurut dia, sebagai rektor, yang dia tahu UM memang mendapatkan paket pengadaan tersebut. Dia juga kaget, jika di pengadilan ada kerugian senilai Rp 14 miliar. ”Saya juga tahunya seperti itu di pengadilan,” imbuhnya.

Terkait hubungannya dengan sejumlah politisi nasional untuk memuluskan proyek ini, dia mengaku tidak pernah berhubungan. Setahu dia, semua proses dalam proyek ini sudah dijalankan sesuai mekanisme. ”Saya tidak pernah berhubungan, saya baru tahu ada kondisi seperti ini, ya dari pengadilan,” katanya. Sedangkan saat disinggung dalam kasus ini yang terjerat adalah panitia saja, dia enggan menanggapi. ”Ya seperti itulah akhirnya keputusan pengadilan,” pungkasnya.

Sementara itu, rektor UM saat ini Prof Dr Rofi’uddin MPd seharian kemarin tidak bisa dihubungi. Telepon wartawan koran ini tidak diangkat, begitu juga dengan pesan singkat dari wartawan koran ini tidak berbalas.

Kemarin, wartawan koran ini sempat mendatangi gedung O4 Laboratorium Bersama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UM. Suasana kampus sepi karena sedang liburan. Tidak terlihat seorang pun pejabat di gedung berlantai dua ini.

Pewarta: Fajrus Shiddiq
Editor: Amalia
Penyunting: Irham Thoriq